06 Desember 2016 | dilihat: 1219 Kali
Kementerian PANRB Wujudkan Penyelenggaraan Negara Bebas KKN
noeh21
Foto: Ist

WartaOne, Jakarta - Acuan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah.

Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik (KemenPANRB) Drs. Herman Suryatman, M.Si mengatakan, dalam mewujudkan peraturan dimaksud telah dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Seleksi CPNS sudah menggunakan piranti komputer atau yang lebih dikenal sebagai Computer Assisted Test (CAT). Dengan sistem ini, proses seleksi CPNS lebih akuntabel, kompetitif, adil, objektif, transparan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Masyarakat juga bisa melihat secara lansung proses seleksi CPNS serta melihat hasilnya

2. Pelaksanaan sistem merit dalam Pengisian Jabatan Tinggi (JPT). Berdasarkan sistem merit, pengisian JPT dilakukan secara terbuka. Tidak boleh lagi pengangkatan ASN dalam suatu jabatan hanya karena pertemanan, pertimbangan politik atau pertimbangan - pertimbangan subyektif lainnya

3. Mendorong instansi pemerintah untuk membangun Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM). Ada dua sasaran utama pembangunan Zona Integritas yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta terwujudnya peningkatan kwalitas pelayanan publik kepada masyarakat. Jika pembangunan Zona Integritas tersebut berhasil, maka pemerintahan yany bersih dan bebas kkn akan terwujud

4. Mendorong penyampaian Laporan Harta Kekayaan bagi ASN melalui penerbitan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( LHKASN) dilingkungan instansi pemerintah

5. Mendorong Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e government, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengembangan e government diarahkan untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang efektif dan efisien. Melalui e government, terutama dalam pelayanan publik tidak ada lagi pertemuam secara lansung antara pemberi dan penerima layanan. Hal tersebut sangat efektif untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar (pungli)

6. Menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (Pungli) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kementerian PANRB juga melakukan langkah - langkah sistematik dan fumdamental dalam pencegahan praktek pungli, yakni melalui percepatan reformasi birokrasi, khususnya pada area perubahan pengawasan, pelayanan publik dan tata laksana. (khalis)

Berita Terkait

00030902

Total pengunjung : 30902
Hits hari ini : 103
Total Hits : 155749
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)