27 Februari 2017 | dilihat: 591 Kali
Tokoh Muda Partai Golkar tentang Agenda Khusus Ahok
noeh21
Ahmad Doli Kurnia (ist)

WartaOne, Jakarta – Kegaduhan yang ditimbulkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ahok, tak kunjung usai dan tak ada habisnya. Gubernur  yang telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus penistaan agama tersebut  masih saja menciptakan sensasi bahkan kontroversi.

Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, apa yang dilakukan Ahok itu adalah perbuatan yang berulang kali terjadi dan dipastikan tidak akan berhenti dan terus menerus akan dilakukan, bahkan Ahok memang memiliki Agenda khusus untuk mendiskreditkan Islam.

Belum selesai dengan kasus penistaan agama hingga menetapkan dirinya sebagai terdakwa, Ahok kembali mengolok-olok ayat suci Al Quran terkait surat Al Maidah 51.

Seperti yang baru saja terjadi, Ahok bersama Wakilnya, Djarot dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Damai Hari Lubis bersama Kuasa Hukumnya, Egi Sudjana. Laporan mereka diterima oleh pihak Bareskrim dengan Nomor Laporan: LP/208/11/2017/Bareskrim. Ahok-Djarot dilaporkan karena dinilai memperolok Al-Maidah ada dalam video yang terekam satu menit. Dalam video itu Ahok dalam rapat mengusulkan nama (user name) akun wifi Al Maidah dengan kata password kafir.

“Sudah saya sampaikan bahwa Ahok memang memiliki agenda khusus untuk mendeskreditkan dan melemahkan Islam dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ahok melakukannya secara sistematis mulai dari tulisan di buku, sesi interview, isi pidato, dan ucapan spontannya. Ahok pun tentu tidaklah sendirian. Ke-nekad-annya itu muncul pasti karena ada dukungan pula dari kekuatan politik dan ekonomi yang juga tidak suka Islam. Mereka berusaha memaksakan ideologi dan keyakinan tertentu yang tak sesuai dengan mayoritas rakyat Indonesia,” Kata Doli dalam keterangan tertulisnya kepada The Indicator Daily, Ahad 26/2/2017.

Doli juga mengatakan, sikap arogan yang di tunjukkan Ahok tersebut tentu tidak terlepas dari dukungan pemerintah kepadanya. Sebab, jika dilihat dari kacamata hukum formil dan hukum sosial maka Ahok sudah divonis bersalah. Ahok dengan leluasa dapat melakukan itu juga karena mendapat dukungan dari pemerintah Jokowi. Sikap, tindakan, ucapan, dan langkah Ahok di era Jokowi malah dilindungi.

“Sudah berkali-kali mengulangi kesalahan yang sama, Polisi tak juga menahannya. Sudah menjadi terdakwa pun Jokowi dengan gagahnya berani melanggar konstitusi dan undang-undang. Bahkan seperti melecehkan hukum, Jokowi pun berbangga menunjukkan ke publik duduk berdampingan dengan sang terdakwa di mobil negara-nya.

Jadi yang sesungguhnya “kebablasan” adalah Jokowi. Kebablasan menggunakan kekuasaan atau Abuse of Power untuk melindungi Ahok yang berarti mendukung Ahok dan kelompoknya dalam melakukan misi de-Pancasilaisasi dan misi de-Indonesianisasi yang artinya Ahok sedang mengembangkan sikap Intoleran, anti Ke-Bhinnekaan dan anti Pancasila,” Jelasnya.

Terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang baru lalu dan akan dilanjutkan pada putaran kedua,  mantan Wakil Sekjen Partai Golkar mengatakan, beberapa hal yang bisa memenangkan Ahok. Dengan dukungan dari para pengusaha kelas kakap yang mempunyai kepentingan 'komitmen bisnis' dengan Ahok selama ini dan yang akan datang, maka faktor modal finansial menjadi tidak masalah bagi Ahok dan tim suksesnya.

"Bila dihitung per kepala Rp 2 juta hingga Rp 3 juta rupiah seperti yang berkembang isunya di masyarakat, untuk Rp 1 juta pemilih saja jumlahnya Rp 3 triliun. Bagi para pengusaha yang terlibat, angka Rp 3 triliun itu masuk kategori kecil bila dibandingkan prospek hanya dari satu proyek reklamasi pantai utara saja. Jadi no problem bagi mereka sebagai tuannya Ahok untuk menggelontorkan angka sebesar itu guna upaya memenangkan," ujarnya, Senin, 13 Februari 2017 lalu.

Lebih jauh menurut Doli, ada dua hal utama yang bisa dimainkan dengan pendekatan ini. Pertama, impor pemilih illegal seperti yang santer diberitakan belakangan ini.

"Secara tiba-tiba banyak bermunculan orang-orang bermata sipit berdatangan tanpa asal usul yang jelas. Berbarengan dengan itu, merebak pula kasus KTP-el palsu, kelebihan cetak kertas suara, hingga pemutakhiran DPT," ujarnya.

Kedua, kata dia, sudah sangat terang benderang bagaimana pemerintah Jokowi berada di belakang Ahok dengan mengaktifkannya kembali sebagai Gubernur sekalipun sudah menjadi terdakwa. Doli melihat selain ingin memberikan efek pengaruh kepada penyelenggara dan pemilih, pengaktifan kembali tersebut memberikan Ahok kembali kewenangan dan fasilitas yang bisa digunakan untuk memenangkan dirinya.

"Namun, persoalannya kemudian, apakah rakyat pemilih DKI sudah senaif, sebodoh, serendah, tidak bermoral dan tak ada harga diri lagi sehingga bisa dibeli tanpa lagi bisa menggunakan akal sehat, hati nurani, dan berfikir masa depan," ujarnya.

Selain itu, kata dia, apakah semua penyelenggara dan pengawas pilkada sudah tidak punya integritas dan moral sama sekali lagi sehingga bisa dikendalikan untuk memenangkan calon tertentu, baik secara manual maupun dengan sistem informasi dan teknologi. Juga, apakah kontestan lain dan tim suksesnya terlalu lemah sehingga tidak mampu mendeteksi, mengantisipasi, dan melawan bentuk kecurangan seperti money bombing dan playing power tersebut?

"Jawabannya adalah bahwa kita semua harus bersatu melawan segala bentuk, upaya, dan praktik curang seperti itu. Karena itu akan dapat menghancurkan tatanan politik, demokrasi, bahkan moral bangsa ini ke depan," kata Doli.(adk/id/ka)

Berita Terkait

00036983

Total pengunjung : 36983
Hits hari ini : 13
Total Hits : 170162
Pengunjung Online : 3

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)