16 Desember 2016 | dilihat: 970 Kali
Pengadilan Menangkan Gugatan Fahri Hamzah
noeh21
Fahri Hamzah (ist)

WartaOne, Jakarta – Berawal dari pernyataan Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa pihak yang menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kelompok “Sok pahlawan”, padahal PKS adalah salah satu pihak yang menolak revisi Undang-undang tersebut.

Terkait dengan itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, pada Senin 4 April 2015 lalu, membenarkan keputusan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS yang telah memberhentikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebagai kader PKS.

Fahri Hamzah menggugat keputusan tersebut ke PN Jakarta Selatan  dengan menggunakan pasal 1365 KUHPerdata soal perbuatan melawan hukum yang ditujukan ke Presiden PKS Sohibul Iman serta Majelis Tahkim dan Ketua BPDO. Fahri meminta agar pemecatannya dari PKS dinyatakan tidak sah.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri Hamzah terkait pemecatannya dari PKS. Dengan demikian, Fahri tetap berstatus politikus PKS dan masih bisa tetap duduk sebagai pimpinan DPR.

Humas PN Jaksel, I Made Sutrisna mengatakan, sudah  ada putusannya, yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, bersyukur gugatannya dimenangkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menegaskan, pengadilan  telah menyatakan bahwa keputusan yang diambil dalam proses persidangan saya di BPDO, majelis hakim dan SK DPP dinyatakan batal demi hukum.

 
Fahri menjelaskan, partai politik adalah pilar demokrasi yang bertugas melakukan seleksi masuknya dunia privat ke dalam negara melalui jalan demokrasi. 

"Maka tidak ada pilihan bagi partai politik selain mengedepankan demokrasi dan hukum sebagai pijakan dasar dalam bekerja, dan hukum tertinggi dalam negara adalah Konstitusi di mana setiap entitasnya wajib tunduk dan patuh kepada peraturan perundangan yang berlaku," katanya di Jakarta, Rabu lalu.

Hamzah juga yakin politik dan negara sebagai ladang amal terbesar dalam jalan dakwah dengan mendirikan partai politik.

"Karena itu tidak ada cara lain selain meletakkan hukum negara sebagai dasar membangun relasi, baik dalam internal parpol kita maupun dalam hubungan kita dengan kehidupan sosial politik," pungkasnya.(ant/ep)


 

Berita Terkait

00031404

Total pengunjung : 31404
Hits hari ini : 325
Total Hits : 156881
Pengunjung Online : 2

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)