13 Februari 2017 | dilihat: 894 Kali
Menggugat Presiden Jokowi atas Status Terdakwa Ahok
noeh21
Jokowi-Ahok (ist)

WartaOne, Jakarta – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas pemerintahan Joko Widodo terkait masih aktifnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan status terdakwa.

Pembina ACTA, Habiburokhman didampingi Wasekjen ACTA, Yustian Dewi Widiastuti mendaftarkan gugatan ke PTUN DKI Jakarta di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin (13/2/2017). Gugatan terdaftar dengan nomor registrasi, No 36/G/2017/PTUN.

Gugatan mengacu pada pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut mengatur bahwa, kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Selain itu, gugatan juga mengacu pada Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Dalam petitum atau permohonan utama gugatan, ACTA meminta Majelis Hakim memutuskan mewajibkan tergugat dalam hal ini Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta,” kata Yustian di Bareskrim Polri, Senin (13/02/2017).

Aktifnya kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berstatus terdakwa, juga berbuntut pada adanya usulan hak angket di DPR.

Fraksi Partai Gerindra, Demokrat dan PKS di DPR ikut menggulirkan usulan Panitia Khusus Angket terkait adanya pelanggaran terhadap UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 ayat 1 dan ayat 3.

"Kami ingin menguji sebuah pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam hal ini yang tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Sementara itu, lima fraksi di DPRD DKI Jakarta, PKS, PAN, Gerindra, PKB dan PPP  menyatakan sikap menolak bekerjasama dengan Gubernur DKI Jakarta Ahok yang berstatus terdakwa berikut pihak eksekutif.

Perwakilan dari lima fraksi, Tri Wicaksana mengatakan, Ahok dengan status terdakwa seharusnya tetap nonaktif. Bersamaan dengan itu, mereka berencana akan menyampaikan sikap secara resmi dengan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.

“Menurut ketentuan undang-undang Pemerintah Daerah dengan status terdakwa harus nonaktif,” ucap Tri Wicaksana. (ka)

Berita Terkait

00031313

Total pengunjung : 31313
Hits hari ini : 242
Total Hits : 156548
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)