30 Januari 2017 | dilihat: 507 Kali
Kerukunan Nasional dan Tantangan Kebangsaan
noeh21

WartaOne, Jakarta – Dalam acara diskusi Dewan Kerukunan Nasional, di Resto Pempekita, Tebet, Jakarta, Jumat (27/1) yang dihadiri oleh sekitar 200 orang peserta dari berbagai kalangan. Tampak diantaranya Sukmawati Soekarnoputri, politisi PDIP Mayjen (purn) Adang Ruchiyatna, Dr. Ir. Saleh Khalid, dan aktivis senior Hatta Taliwang.

Acara yang dipandu oleh Ketua Umum Persatuan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi ini menampilkan Dr. Yudi Latif, Johan Silalahi, dan juga Sosiolog Dr. Syahganda Nainggolan sebagai pembahas utama dan hadir juga Djoko Edhi Abdurrahman, Gde Siriana, advokat Umar Husin, Adamsyah Wahab, Abdul Malik, dan sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa lainnya.

Pada kesempatan bicara, Adang Ruchiyatna menyebutkan bahayanya penumpukan kekayaan di satu kelompok kecil masyarakat  dan  korporasi yang menguasai lahan hingga jutaan hektar. Sejumlah peserta juga menyinggung tentang munculnya kompleks-kompleks perumahan mewah yang dihuni oleh satu etnis tertentu.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang hadir dalam diskusi ini menekankan bahwa untuk merawat persatuan dan kerukunan di negara kesatuan Indonesia yang terdiri dari multi etnis, multi agama, multi bahasa, dan tersebar di banyak pulau, kuncinya adalah harus bisa berbagi ruang hidup agar semua kelompok merasa menjadi pemilik negara ini.

"Jika masing-masing kelompok hanya mau menonjolkan perbedaan, maka sampai kapanpun kita tidak akan menjadi negara yang kuat. Intinya jangan menang-menangan," kata Pramono Anung.

Pramono Anung mengaku merasa senang berbicara dalam diskusi ini karena bisa bertemu dengan teman-teman aktifis dari berbagai latar belakang. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk merekat pertemanan, persaudaraan, dan persatuan antar bangsa. 

"Pilihan politik boleh berbeda, tetapi yang tidak boleh adalah memutus perkawanan. Kalau ada perbedaan, silahkan datang duduk bersama untuk membahasnya walaupun didalam diskusi ini saling berkomentar,bertukar pendapat,saling memaki dan lainnya yang penting tidak memutus perkawanan," katanya.

Sambil bercanda, Pramono menyebut contoh Syahganda Nainggolan yang duduk di dekatnya, sebagai sesama aktivis sejak mahasiswa di ITB, yang selalu berbeda pilihan namun tetap bersahabat.

Menurut dia Indonesia juga cukup disegani di dunia karena punya sumber daya alam yang melimpah dan ekonomi yang tumbuh stabil. Diantara negara-negara yang masuk dalam G-20, pertumbuhan Indonesia adalah nomor tiga tertinggi setelah China dan India.

Jika tidak ada hal yang luar biasa, pada tahun 2025 Indonesia diprediksi masuk top 8 atau top 7 dunia. Dan semua itu hanya bisa dicapai jika ada stabilitas sosial dan politik, yang harus dijaga oleh semua komponen bangsa bukan hanya pemerintah.

Pramono mengemukakan, untuk merawat kebhinekaan yang ada serta memantapkan pengamalan Pancasila, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk segera membentuk Dewan Kerukunan Nasional serta Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP).

Dewan Kerukunan Nasional akan fokus pada upaya menjalin dialog dengan unsur suku, agama, ras, dan golongan guna menyelesaikan konflik yang ada. Sedangkan UKP PIP berfokus pada pembinaan ideologi Pancasila yang Peraturan Presiden tentang lembaga ini minggu depan mudah-mudahan sudah akan keluar.

Agar berjalan efektif, menurut Pramono, dua lembaga itu harus melibatkan berbagai golongan, tidak boleh diisi oleh kelompok monolitik yang hanya merupakan suporter pemerintah.

Sejumlah peserta diskusi merespons positif rencana pembentukan dua lembaga baru ini, terutama dewan kerukunan nasional. Syahganda Nainggolan yang mengaku risau melihat kondisi masyarakat yang seolah sudah terbelah (divided society) saat ini, mengusulkan kalau bisa kasus makar yang sekarang ditangani kepolisian, penyelesaiannya dialihkan ke dewan kerukunan nasional.

Gde Siriana juga menyampaikan hal serupa bahwa berbagai pertentangan atau perbedaan yang ada jangan semuanya diselesaikan dengan pendekatan hukum, karena mestinya bisa juga diselesaikan dengan pendekatan kultural.

"Sekarang ini dominannya pendekatan hukum, saling lapor ke penegak hukum. Kehidupan politik akan panas kalau pendekatannya selalu seperti itu," kata Gde.

"Saya membayangkan, betapa indahnya kalau Ibu Sukmawati bisa duduk bersama dengan Habib Riziek. Karena itu saya usulkan agar Ibu Sukmawati duduk di dewan kerukunan nasional, Habib Riziek juga, biar rukun," kata Bursah Zarnubi, disambut tepuk tangan peserta diskusi.

Sedangkan Djoko Edhi Abdurrahman mengemukakan, selain dewan kerukunan nasional yang bersifat formil, sekarang ini dibutuhkan tokoh yang mampu mempertemukan kelompok nasionalis kanan dan kelompok nasionalis kiri.

Syahganda Nainggolan berharap Pramono Anung bisa mengambil posisi sebagai tokoh pemersatu, seperti figur almarhum Taufik Kiemas yang dimasa hidupnya intens mempertemukan tokoh-tokoh dari kalangan nasionalis dan kalangan Islam.

Landreform dan Redistribusi Aset

Menanggapi hal itu, Pramono Anung memaparkan agenda aksi Pemerintahan Jokowi-JK untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kesenjangan sosial tersebut.

"Saya bisa memahami apa yang dikemukakan teman-teman, karena itu saya akan menjawab konkret tentang kebijakan yang telah diformulasikan di kabinet untuk menjawab masalah itu. Presiden Jokowi dalam rapat kabinet sudah memerintahkan dua agenda program, yakni redistribusi aset bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah yang perlu diberdayakan danlandreform," kata Pramono Anung.

Kata Pramono, Presiden menegaskan bahwa tidak boleh lagi lahan-lahan negara yang jumlahnya saat ini sekitar 12,8 juta hektar diberikan kepada korporasi. Jadi lahan tersebut hanya boleh diberikan kepada koperasi, pesantren, dan masyarakat yang tidak mampu.

Menurut Pramono, program redistribusi aset sudah dimulai dua minggu yang lalu di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu, kepada masyarakat adat yang jumlahnya hampir seribu, yang dulu tidak tanahnya bersertifikat sekarang disertifikatkan.

"Land reform jadi perhatian pemerintah. Sekarang ini andalan presiden Jokowi selain KIP dan KIS adalah sertifikasi gratis. Tahun 2017 ini targetnya 5 juta sertifikat, tahun 2018 sebanyak 9 juta, dan mudah-mudahan tahun 2019 bisa sampai 12 juta sertifikat," kata Prramono.

Selain dua program itu, Pramono juga memaparkan program penyebaran kekuatan TNI agar tidak terpusat di Pulau Jawa. Ia menjelaskan, barak-barak militer dulu banyak dibangun di Pulau Jawa karena mengikuti kepentingan ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Hampir semuanya berada di dekat rel kereta api dan pabrik gula. Akibatnya semua terkumpul di Jawa. Markas marinir ada di Cilandak, sekitar 30 hektar, padahal semestinya dekat laut. Di Medan juga begitu, sekitar 600 hektar berada benar-benar di jantung kota.

Karena terkonsentrasi di Jawa, kata Pramono, hampir semua operasi TNI baik di Aceh, Poso, atau Papua, mengirim pasukan dari Jawa. Dari segi pertahanan Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau, kekuatan TNI yang terkonsentrasi di Jawa ini tidak baik sehingga harus segera disebar ke seluruh daerah termasuk daerah perbatasan.(rev/dd )

Berita Terkait

00031318

Total pengunjung : 31318
Hits hari ini : 2
Total Hits : 156558
Pengunjung Online : 2

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)