29 Oktober 2016 | dilihat: 354 Kali
Kerjasama Dewan Pers dengan Bawaslu Terkait Pilkada
noeh21

WartaOne, Jakarta – Terkait dengan pengawasan iklan kampanye pilkada DKI Jakarta di media massa, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) di Gedung Dewan Pers Jakarta, Jumat (28/10/2016)

Kerjasama tersebut bertujuan membangun kemitraan antar kedua lembaga dalam rangka mewujudkan   penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pilkada yang aman, damai, kondusif dan berkualitas.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti mengatakan, MoU ini merupakan tindakan pencegahan. Kedua belah pihak akan berkoordinasi manakala muncul dugaan pelanggaran terkait dengan pemberitaan di media.

Mimah Susanti menandaskan, bahwa pihaknya mengiginkan pelaksanaan kampanye di media massa tersebut sesuai dengan tujuan kampanye yaitu melakukan pendidikan politik yang bertanggung jawab.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, pihaknya tidak hanya ingin bekerjasama dengan Bawaslu DKI Jakarta tapi juga Bawaslu Pusat dan KPU Pusat.

“Ingin dapat bekerjasama tidak hanya dengan Bawaslu DKI namun juga Bawaslu Pusat dan KPU mengingat, situasi saat ini telah terasa menghangat termasuk di media,” kata Yosep.

Yosep meminta media untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan, kode etik jurnalistik, tidak memanaskan situasi dengan SARA, kampanye hitam, pembunuhan karakter maupun ujaran kebencian.

“Hendaknya media tetap berimbang dalam pemberitaan, dan kampanye melalui iklan di media juga harusnya dilakukan dengan baik,” lanjutnya. 

Sesuai Pedoman teknis (juknis) pelaksanaan kampanye pemilihan pasangan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota tahun 2017 yang dimuat dalam Keputusan KPU No.123/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Untuk itu menurut Yosep, kampanye iklan di media hanya difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, demikian diunggah laman Sekretariat Kabinet, Senin.

Kampanye iklan komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilarang, sesuai bab larangan dan sanksi nomor 19 dalam pedoman teknis tersebut.

KPU akan memberikan sanksi peringatan tertulis dan perintah penghentian penayangan iklan kampanye di media massa terhadap pelanggaran aturan tersebut. Bila hal itu tidak dipatuhi dalam 1x24 jam, KPU akan membatalkan keikutsertaan pasangan calon. (ep/ant)

Berita Terkait

00031408

Total pengunjung : 31408
Hits hari ini : 393
Total Hits : 156949
Pengunjung Online : 3

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)