16 November 2016 | dilihat: 434 Kali
Kata Presiden dan Ulama atas Penetapan Status Ahok
noeh21
Foto: Kompas

WartaOne, Jakarta - Istana Kepresidenan melalui Staf Khusus Presiden, Johan Budi, menilai Polri telah bersikap transparan, adil, dan profesional setelah menetapkan Gubernur DKI non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka.

"Apa yang dilakukan oleh Polri sekarang ini sudah memenuhi kaidah-kaidah yang diperlukan, transparan, adil, dan profesional," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan sejak awal Presiden sudah menyampaikan agar kasus tersebut diproses secara hukum dengan fair dan profesional.

Menurut dia, hal itu sudah disampaikan beberapa kali dalam berbagai kesempatan oleh Presiden Jokowi termasuk bahwa proses hukum harus dihormati.

"Presiden meminta pada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang dan akan dilakukan oleh Polri," katanya.

Johan menegaskan tugas masyarakat selanjutnya yakni mengawasi proses hukum berikutnya.

Sementara terkait rencana demonstrasi lanjutan pada 25 November 2016, Johan menegaskan hal itu sebaiknya menunggu proses hukum yang berjalan.

"Kita tunggu dulu proses hukum seperti apa. Dan Polri sudah melakukan proses hukum adil, transparan, dan profesional. Karena itu Presiden meminta semua pihak untuk menghormati proses itu," katanya.

Johan meminta semua pihak untuk juga menyerahkan kasus dugaan penistaan agama tersebut pada proses hukum yang sedang berjalan.

Berkaitan dengan itu, sejumlah tokoh organisasi keagamaan dan individu berkumpul guna menyikapi penetapan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atas kasus dugaan penistaan agama surat Al maidah 51.

"Organisasi maupun tokoh individual berkumpul untuk mengambil sikap dan pandangan bersama terkait penetapan tersangka Basuki Tjahaja Purnama oleh Kepolisian," kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu.

Din mengatakan para tokoh tersebut berkumpul dan menelurkan pernyataan terkait Ahok. Hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya perwakilan dari Muhammadiyah, Al washliyah, Mathlaul Anwar, Majlis Tafsir Al Quran, DDII, Hidayatullah, HMI, Kahmi, PII, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Al irsyad dan lainnya.

Pernyataan terkait Ahok itu tertuang menjadi beberapa butir, di antaranya sebagai berikut:

1. Menyambut baik dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Swt terkait keputusan kepolisian tentang status tersangka atas Basuki Tjahaja Purnama. Keputusan tersebut merupakan hasil proses hukum yang berkeadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. Sehubungan dengan itu kami menyampaikan terima kasih dan memberi penghargaan tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas sikap kenegarawanannya untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum dan tidak melindungi Basuki Tjahaja Purnama. Begitu pula, kami memberi penghargaan tinggi kepada Kepolisian RI yang telah menunjukkan profesionalitas, integritas dan moralitas dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kami mendesak agar proses hukum itu dilakukan secara berkeadilan, cepat, transparan dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

3. Ormas dan lembaga Islam beserta elemen-elemen masyarakat akan tetap mengawal proses selanjutnya agar tidak menyimpang karena kasus penistaan itu adalah kasus besar yang potensial mengancam perpecahan bangsa. Penistaan agama, sebagaimana terjadi pada kasus-kasus sebelumnya oleh siapapun dan terhadap agama manapun adalah sikap intoleransi dan antikemajemukan. Maka bara apinya harus segera dipadamkan sebelum meluas menimbulkan prahara sosial yang menggoyahkan sendi-sendi NKRI berdasarkan Pancasila yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

4. Menyerukan kepada seluruh keluarga besar bangsa dan umat Islam pada khususnya untuk tetap tenang dan menahan diri serta tidak terhasut upaya pihak yang mengail di air keruh, baik dengan mengadu domba antarumat berbagai agama maupun mempertentangkan rakyat dengan pemerintah. Kasus penistaan oleh Basuki Tjahaja Purnama adalah kasus individual yang tidak ada kaitan dengan agama dan etnik tertentu, serta tidak perlu dikaitkan dengan keberadaan pemerintahan yang sah dan konstitusional.

5. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa, umat Islam pada khususnya, untuk senantiasa memanjat doa kehadirat Allah Swt agar bangsa dan negara Indonesia terselamatkan dari malapetaka dan marabahaya perpecahan. (ant/ep) 

 

Berita Terkait

00031404

Total pengunjung : 31404
Hits hari ini : 327
Total Hits : 156883
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)