21 November 2016 | dilihat: 561 Kali
Kapolri Melarang Aksi Bela Islam III pada 2 Desember
noeh21
Laskar FPI (ist)

WartaOne, Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menyatakan aksi Bela Islam jilid 3 bertajuk “Persatuan dan Doa untuk Negeri” pada hari Jumat, 2 Desember 2017 mendatang tidak akan diisi orasi.

Aksi damai tersebut dilakukan dengan salat Jumat bersama sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH Thamrin dengan posisi imam berada di Bundaran HI.

Korlap GNPF MUI, Munarman mengatakan, gelar aksi dilakukankarena Gubernur nonaktif DKI Jakarta (Ahok) belum ditahan pasca-ditetapkan sebagai tersangka pada kasus penistaan agama.

“Aksi damai berdoa untuk negeri. Kami akan punya tagline bersatu dan berdoa untuk negeri. Aksi ini untuk mempersatukan Indonesia dan mendoakan Indonesia agar selamat, tidak tercerai-berai,” kata Munarman kepada kiblat.net, Jumat.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan melarang Aksi Bela Islam III tanggal 2 Desember 2016 mendatang yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

“Kalau dilakukan di jalan raya protokol dan Sudirman-Thamrin, Undang-undang sudah jelas menyatakan tidak boleh. Karena mengganggu ketenteraman hukum, banyak masyarakat berkepentingan nanti kena macet,” ucap Tito saat mengunjungi Majelis Taklim Islamic Center Indonesia (ICI), di Jalan Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, pada Ahad (20/11).

Bersamaan dengan itu, JITU Islamic News Agency melaporkan, bahwa Munarman pada hari ini, Senin (21/11) mendapat surat panggilan dari kepolisian atas tuduhan menghina Presiden Jokowi. pada saat Aksi Bela Islam 4 November lalu.

Selain Munarman, Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) Habib Rizieq Shihab juga mendapat surat panggilan yang sama.

Habib Rizieq Shihab mendapat surat panggilan bernomor S.Pgl/21335/XI/2016/Ditreskrimum, sementara Munarman mendapat bernomor S.Pgl/21334/XI/2016/Ditreskrimum. Keduanya dituding melanggar Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Kepada JITU Islamic News Agency, Munarman menegaskan, hal ini merupakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam.

“Kezaliman dan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam. Kasus hoak dilambat-lambatin (sementara) ulama dan aktivis dikriminalisasi dengan cepat,” ujar Munarman kepada JITU Islamic News Agency melalui pesan Whatsapp pada Senin (21/11) sore.

Surat panggilan tersebut meminta Munarman dan Habib Rizieq datang ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis, 24 November 2016 untuk diperiksa dan didengar keterangannya.

Surat yang dibuat oleh AKBP Fadli Widiyanto selaku penyidik itu dikirimkan ke Kantor DPP FPI di Jalan Petamburan.

Pasal 207 KUHP yang dituduhkan pada Munarman dan Habib Rizieq berpotensi membuat keduanya mendekam di tahanan paling lama setahun enam bulan. Berikut isi pasal 207 dalam KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(kiblat.net/jitu/ep)

Berita Terkait

00031405

Total pengunjung : 31405
Hits hari ini : 353
Total Hits : 156909
Pengunjung Online : 2

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)