18 Februari 2017 | dilihat: 680 Kali
Jokowi “Nyerah”, Gubernur Ilegal Segera Dicopot
noeh21
(ist)

WartaOne, Jakarta – Mencermati berbagai pendapat para pakar hukum yang berkembang di berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, terkait dengan status Gubernur DKI Jakarta yang telah ditetapkan sebagai terdakwa, maka ketika Ahok masih tetap “ngotot” merasa dirinya sebagai Gubernur, ia bisa dikatakan sebagai Gubernur “Ilegal”.    

Menurut Undang-undang, Pasal 83 ayat 1, jelas bahwa seorang Kepala Daerah yang menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara.  Tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu. Demikian yang disampaikan oleh pakar hukum Tata Negara, Prof. Mahfud MD di Gedung KPK pada Kamis (09/02/2017) lalu.

Sementara itu, Prof. Romli Atmasasmita menegaskan, bahwa pemberhentian sementara terhadap Ahok oleh Kementerian Dalam Negeri itu hukumnya wajib dan Plt. Gubernur DKI Jakarta bisa diperpanjang.

Hal ini juga tidak terlepas dari aktifitas birokrasi Pemerintahan DKI Jakarta bahwa segala urusan yang menyangkut administrasi serta semua kebijakan yang dikeluarkan, dengan serta merta menjadi illegal.

Dengan kembali aktifnya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, seiring dengan banyaknya gelombang protes oleh sejumlah kalangan, akhirnya membuat Presiden Jokowi “menyerah”.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M. Rico Sinaga. Ia mengaku, pekan depan akan keluar Keputusan Presiden (Keppres)terkait pemberhentian sementara Ahok sebagai Gubernur. Menurutnya, informasi tersebut didapatkan dari Ring 1 (orang terdekat Ahok).  

“Informasi yang saya peroleh dari ring 1 Ahok malam ini, informasi pencopotan itu bikin Ahok senewen, Ahok nggak terima diperlakukan seperti itu,” kata Rico, Jumat (17/02) kemarin.

Selain mendorong sejumlah fraksi di DPR RI mengajukan hak angket atas kembalinya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, lima fraksi di DPRD DKI Jakarta sepakat menolak menggelar rapat dengan Ahok dan jajarannya, lantaran status Ahok yang belum jelas. Apalagi surat pengaktifan Ahok juga belum diterbitkan Kemendagri.

Menurut Rico, kembali aktifnya Ahok sebagai Gubernur telah melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan UU tersebut, seharusnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo harus segera menonaktifkan Ahok.

Ahok diketahui didakwa dengan dua pasal yang bersifat alternatif. Pasal utama memiliki ancaman hukuman penjara 4 tahun, sedangkan pasal alternatifnya memiliki maksimal hukuman 5 tahun. (CZ/KA)

Berita Terkait

00031318

Total pengunjung : 31318
Hits hari ini : 3
Total Hits : 156559
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)