17 Februari 2017 | dilihat: 299 Kali
Forum Syuhada Indonesia (FSI) Menuntut Pemilu Netral dan Adil
noeh21
Foto (marman)

WartaOne, Jakarta – Sehubungan dengan dugaan adanya kecurangan pada Pilkda DKI Jakarta, Forum Syuhada Indonesia (FSI) menuntut seluruh Komisioner KPUD dan Bawaslu DKI Jakarta untuk netral dan tidak menggadaikan independensinya selaku penyelenggara pemilihan.

Dalam siaran persnya, Panglima FSI, Diko Nugroho mengatakan agar KPUD dan Bawaslu sebaiknya mengundurkan diri apabila terbukti gagal menyelenggarakan serta mengawasi Pilkada DKI. Menurutnya, mundur lebih terhormat daripada harus berpihak kepada salah satu pasangan calon.

Dalam aksinya di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, Sabtu (17/02) FSI meminta agar KPUD tidak menutupi segala bentuk kecurangan dan menjadikan bobroknya sistem IT di KPU sebagai alasan. FSI juga membakar topeng kepala singa sebagai lambang perlawanan atas isu adanya rekapitulasi suara yang akan dimenangkan oleh paslon Ahok-Jarot.  

Selain menuntut netralitas KPUD dalam mengemban amanah rakyat, jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun, termasuk menerima dana hibah. Bersamaan dengan itu, FSI juga meminta pihak Kepolisian untuk menuntaskan berbagai masalah yang tengah terjadi dalam proses Pilkada DKI Jakarta.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti seluruh dugaan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan tindak pidana pemilu bagi pemilih yang terbukti memilih lebih dari satu kali, menggunakan dokumen orang lain dan atau dipalsukan serta politik uang.

Dalam siaran pers, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah-langkah investigatif sesuai dengan kewenangannya untuk melalukan penelusuran atas dugaan-dugaan motif lain dalam penggunaan C6 orang lain, penggunaan A5 palsu, surat suara yang sudah tercoblos dan dugaan mobilisasi massa (kepada pemilih DPTb).

Terkait dengan dugaan tindak pidana diatur dalam pasal Pasal 178A Menyebutkan: Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

"Kami menghimbau kepada KPU DKI agar melakukan evaluasi secara massif kepada petugas KPPS di TPS pada pelaksanan pemilu selanjutnya," ujar Mimah  di kantor Bawaslu DKI, Jalan Danau Agung, Sunter, Jakarta Utara, Jumat (17/2). (ali/mrm)

Berita Terkait

00031405

Total pengunjung : 31405
Hits hari ini : 341
Total Hits : 156897
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)