10 Maret 2017 | dilihat: 1025 Kali
Pengukuhan Satgas PPA untuk Kota Ternate
noeh21
Foto: Inggrit

WartaOne, Ternate – Pengukuhan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Ternate yang dihadiri oleh mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia, Prof.  Dr.  Yohana Suzana Yembise, dilaksanakan sekitar pukul 10.00 WIT di Gedung Duafa Center, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (09/03).

Pada agenda pengukuhan yang juga dihadiri oleh ratusan Satgas, Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara ini juga disertai dengan  penyerahan bantuan industri rumahan.

Satgas PPA yang telah terbentuk di Indonesia berjumlah sekitar 1500 orang, Sedangkan wilayah Maluku Utara sudah ada beberapa Kabupaten yang membentuk Satgas, seperti Kabupaten Halmahera Barat dengan jumlah sebanyak 350 Satgas.

Dalam sambutannya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berharap pembentukan Satgas ini dapat membantu Kementerian dalam hal menangani masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah mereka masing-masing.

Satgas juga akan diberikan dana agar bisa bekerja secara maksimal. Fasilitas tambahan berupa mobil perlindungan perempuan dan anak juga telah diberikan oleh Kementerian, agar bisa digunakan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Menteri Yohana, setiap Provinsi dan Kabupaten Kota harus mempunyai Satgas. Karena satgas adalah lembaga Independen yang akan membantu pemerintah dalam rangka mensosialisasikan semua Undang-undang, Kebijakan atau Regulasi yang melindungi perempuan dan anak.

“Untuk menunjang kerja Satgas, pihak Kementerian akan tetap mendampingi terus melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota masing-masing. Dana dari Kementerian berupa dana dekonsentrasi, diharapkan bisa membantu Satgas untuk turun lapangan, sehingga bisa mendeteksi kekerasan yang terjadi di lapangan dan juga bisa menangani persoalan-persoalan yang terjadi bersama-sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak yang akan dikawal terus oleh kepala dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Provinsi maupun kabupaten/kota,” ucapnya kepada awak media.

Menteri Yohana juga menegaskan, kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah menjadi komintmen bersama PBB. Banyak negara yang sudah membuat Undang-undang tentang kekerasan yang terjadi di dalam rumah berupa kontak fisik dan sebagainya.

“Maka sekarang, Kementerian berencana untuk memutuskan mata rantai kekerasan yang terjadi pada perempaun dan anak,” Pungkasnya. (Inggrit)

Berita Terkait

00036999

Total pengunjung : 36999
Hits hari ini : 109
Total Hits : 170258
Pengunjung Online : 2

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)