15 Januari 2017 | dilihat: 648 Kali
Kampung Inggris Kebumen (KIK) Melanggar UU Tipikor No 20 Tahun 2001
noeh21

WartaOne, Kebumen – Kampung Inggris Kebumen (KIK) yang digagas dan diresmikan oleh Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad pada tanggal 9 Agustus 2016, mengadopsi Kampung Inggris yang ada di Pare dan Kediri.  KIK adalah pusat pembelajaran percakapan sekaligus sebagai laboraturium   percakapan bahasa Inggris bagi sekolah-sekolah dan masyarakat Kebumen dan sekitarnya.

KIK yang dibangun di Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah, telah meluluskan beberapa angkatan. Hanya saja, banyak masyarakat yang mengkritik lantaran kegiatan tersebut dianggap sarat dengan kepentingan politik dan kurang berpihak pada kepentingan masyarakat.  

Seperti diberitakan sebelumnya, di Desa Adiluhur, Kecamatan Adimulyo, Kebumen, sudah terbentuk arena belajar yang serupa dengan KIK yang bernama Kampung Wisata Inggris Kebumen (KWIK). Program dan  kurikulumnya sama dengan KIK.  

Analis Politik, Agung Widhianto menilai  kebijakan KIK adalah kebijakan prematur dan berpotensi melanggar berbagai regulasi yang ada. Menurutnya, dalam perspektif kebijakan ala Grindle, KIK belum memiliki kerangka kebijakan yang jelas karena isi dan konteks kebijakan belum relevan dan sangat mendesak untuk ada.

“Kebijakan KIK yang diinisiasi oleh elite politik lokal tersebut berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang adanya penyalahgunaan kewenangan penyelenggara negara dan penyelewengan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah,” Ucap Agung beberapa waktu lalu.

Menurut Agung, salah satu bukti temuan di lapangan yang mengarah pada pelanggaran kebijakan adalah adanya keharusan sekolah-sekolah di Kabupaten Kebumen mengirimkan siswa-siswinya kursus di KIK. Sedangkan pembiayaannya menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Padahal penggunaan dana BOS diatur oleh Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Dimana biaya kegiatan di luar sekolah, seperti kursus Bahasa Inggris di KIK tidak tercantum dalam aturan penggunaan dana BOS tersebut,” paparnya.

"Kegiatan di KIK tidak boleh pakai dana BOS. Itu kan proyek yang sudah didanai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan memang semestinya bebas pungutan, dan jika ditelaah lebih lanjut, kebijakan KIK ini juga melanggar UU Tipikor No 20 Tahun 2001,” tegas Agung.

Biaya kursus selama 15 hari di KIK sebesar Rp 1.050.000,- per siswa. Dimana setiap angkatan diikuti sekitar 200 peserta. Berdasarkan informasi, hingga saat ini sudah ada 4 angkatan yang melaksanakan kursus di KIK. Berarti dana BOS yang sudah 'diselewengkan' ke KIK jumlahnya sudah mencapai Rp 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian, Rp1.050.000,- dikali 200 peserta dikali 4 angkatan.

"Ini baru empat angkatan, coba hitung kalau seluruh sekolah. Banyak banget itu. Berdasarkan referensi data Kemdikbud, jumlah sekolah mulai dari tingkat SD,SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Kebumen adalah 1,239 sekolah. Masyarakat dapat berapa, untung yang besar kemana,?" tanya Agung.

Senada dengan Agung, beberapa Kepala Sekolah yang ditemui WartaOne juga merasa sangat keberatan, akan tetapi dengan adanya surat edaran dari bupati mau tidak mau mereka harus mengirimkan siswanya menggunakan dana bos. (bm)

Berita Terkait

00031404

Total pengunjung : 31404
Hits hari ini : 320
Total Hits : 156876
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)