13 Desember 2016 | dilihat: 1180 Kali
Setya Novanto dan Proyek e-KTP
noeh21
Setya Novanto (ist)

WartaOne, Jakarta – Terkait dengan kasus korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/12/2016) memanggil Ketua DPR Setya Novanto.

Sebelumnya, KPK telah memanggil mantan anggota Komisi II DPR, Ganjar Pranowo. politikus, Jafar Hafsah (partai Demokrat), Chairuman Harahap (partai Golkar) serta mantan anggota Komisi II DPR, Ganjar Pranowo. Pemanggilan Setya Novanto menambah daftar anggota DPR yang diperiksa dalam korupsi bernilai triliunan rupiah tersebut.

Terkait dengan perkara ini, penyidik KPK telah menetapkan dua tersangka yakni Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sugiharto juga merupakan pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan e-KTP.

Nama Setya Novanto sudah ditelusuri KPK sejak Agustus 2013, ketika penyelidik KPK menemui bos PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos, di Singapura sebagai salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia, yang memenangi tender proyek e-KTP.

Selain PT Sandipala, perusahaan yang tergabung dalam konsorsium tender e-KTP adalah Perum Percetakan Negara RI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), dan PT Quadra Solution. Hingga kini, penyidik KPK masih menelusuri peran setiap perusahaan yang tergabung dalam konsorsium.

Berdasarkan penelusuran majalah Tempo pada April 2013, terungkap dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Misalnya, adanya pertemuan di rumah Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, pada Oktober 2011.

Setya Novanto diduga meminta Paulus menyetor fee 5 persen dari nilai proyek e-KTP. Namun Paulus menolak permintaan tersebut. Setya kembali meminta fee kepada Paulus saat pertemuan berikutnya di Equity Tower. Belakangan, fee yang diminta Setya meningkat jadi 7 persen untuk dibagi kepada anggota Komisi Pemerintahan DPR.

Ketua DPR Setya Novanto mengaku sudah mengklarifikasi perannya dalam proyek pengadaan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) periode 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

"Alhamdulillah saya begitu bahagia dan senang karena sudah bisa memberikan penjelasan berklarifikasi secara keseluruhan," kata Setya Novanto setelah diperiksa selama tujuh jam di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Pada 2011-2012, saat proyek e-KTP berlangsung, Setya Novanto yang biasa dipanggil Setnov menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. 

Setnov membantah adanya uang yang diberikan kepada anggota Komisi II DPR selaku mitra Kementerian Dalam Negeri dalam proyek E-KTP tersebut.

"Tidak benar itu, tidak benar," ucap Setnov. 

Sejak KPK menangani perkara itu pada 2014, baru kali ini Setya menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK meskipun namanya kerap dihubungkan dengan perkara itu.

Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin melalui pengacaranya Elza Syarif pernah mengatakan bahwa proyek E-KTP dikendalikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto,

Pihak-pihak yang tampak dalam dokumen Elza yaitu Andi Narogong dan Nazaruddin dalam kotak berjudul "Pelaksana" dengan anak panah ke kotak berjudul "Boss Proyek e-KTP" yang berisi nama Setya Novanto dan Anas Urbaningrum.

Kotak bagan "Boss Proyek e-KTP" itu juga menunjukkan panah ke tiga kotak bagan. Kotak pertama berjudul "Ketua/Wakil Banggar yang Terlibat Menerima Dana" berisi nama Mathias Mekeng (500 ribu dolar AS), Olly Dondo Kambe (satu juta dolar AS), dan Mirwan Amir (500 ribu dolar AS).

Kotak kedua berjudul "Ketua/Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang "Terlibat Menerima Dana" berisi nama Haeruman Harahap (500 ribu dolar AS), Ganjar Pranowo (500 ribu dolar AS), dan Arief Wibowo (500 ribu dolar AS).

Terakhir, kotak ketiga tanpa judul berisi nama Mendagri (Gamawan/Anas), Sekjen (Dian Anggraeni), PPK (Sugiarto), dan Ketua Panitia Lelang (Drajat Wisnu S).

Dalam perkara ini, Irman diduga melakukan penggelembungan harga dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi E-KTP sebanyak Rp2,3 triliun karena penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp6 triliun. (temp/ant/ep) 

Berita Terkait

00031352

Total pengunjung : 31352
Hits hari ini : 97
Total Hits : 156653
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)