16 Februari 2017 | dilihat: 1222 Kali
Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Dunia Maya
noeh21
(ist)

WartaOne, Jakarta – Fenomena Hoax yang belakangan ini makin mendominasi dunia maya, baik yang beredar di media online atau yang  mem-viral di berbagai media sosial, mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan sarasehan bertema Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Dunia Maya.

Acara yang diadakan pada tanggal 16-17 Februari 2017 di Royal Hotel Kuningan ini, dihadiri Humas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius dan Menko Polhukam Wiranto.

Dalam menyampaikan keynote speech, Wiranto mengatakan bahwa propaganda di media sosial merupakan ancaman baru di Indonesia. Meluasnya berita hoax hingga radikalisasi merupakan upaya propaganda  menyesatkan yang sengaja dibuat oleh oknum-okum tertentu.

Wiranto menjelaskan, Presiden telah membuat Satgas khusus terkait dengan propaganda di media sosial, yaitu Satgas Provokasi, Agitasi, dan Propaganda.

“Propaganda dilawan dengan opini, dengan kebenaran-kebenaran faktual, menelusuri sumber isu, operasi yustisi (oknum-okum yang melakukan tindakan ditindak), sumber-sumber yang menampung propaganda diberhentikan. Tugas kita adalah bagaimana berita hoax ini diredam. Dan ini tugas kita bersama,” ujar Wiranto.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Niken Widiastuti pada sesi diskusi berbicara tentang Strategi Komunikasi Dalam Menghadapi Radikalisme. 

Menurut Niken, pers merupakan pilar keempat dalam negara, setelah aspek legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai bagian dari Pers masa kini, media sosial saat ini marak digunakan sekelompok orang untuk melakukan tindak kekerasan atas nama suku, etnis, ras, dan kelompok. 

“Problematika yang ada sekarang ini adalah penggunaan medsos melalui hoax, hate speech, radikalisme, intoleransi, falsifikasi, provokasi, meresahkan masyarakat, memicu emosional masyarakat, mengancam NKRI, hingga mereduksi trust kepada Pemerintah,” papar Niken.

Lebih lanjut menurut Niken, hoax sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu untuk mempengaruhi opini publik, juga untuk kepentingan pribadi/golongan. Tindak lanjutnya adalah warga atau masyarakat perlu melek media digital untuk deradikalisasi, menumbuhkan nasionalisme, kesadaran pluaralisme, menjalin perdamaian dan kerukunan antarumat, membangun informasi media sosial.

Pembicara kedua dalam diskusi adalah Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo.

Menurutnya, hoax muncul karena adanya gerakan berideologi radikal/ekstrem yang anti Pancasila. Kemudian kemajuan teknologi informasi dan komunikasi asimetris dengan kapasitas adaptasi pemerintah dan masyarakat, serta adanya kegelisahan dengan perubahan baru dan perbaikan sistem yang dibawa Pemerintahan Jokowi-JK, dan adanya kompetisi tak berkesudahan sejak Pilpres 2014.

Pembicara terakhir dalam diskusi sesi ini adalah Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Abdul Rahman Kadir.

Dalam penyampaiannya ia mengatakan, segala sesuatu yang terkait dengan Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Terorisme dan Upaya Sinergi Lintas Kementerian/Lembaga.

“Dunia maya digunakan sebagai alat penyebaran paham dan rekrutmen anggota (propaganda), hoax menjadi strategi kelompok radikal dalam menghasut dan meradikalisasi pengguna dunia maya,” paparnya.

Sehubungan dengan itu, lanjutnya, BNPT menciptakan Pusat Media Damai (PMD), yaitu salah satu unit kerja milik BNPT yang bertugas merespon segala bentuk kampanye non damai di dunia maya dan melakukan kampanye damai dan positif di dunia maya dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Brigadir Jenderal Hamidin, Direktur Pencegahan Deputi I BNPT membahas home grown to global terrorism. Hamidin menjelaskan proses radikalisasi yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia hingga Malaysia dan Filipina.

Sebagai Akademisi, Iwan Gardono Sujatmiko dari Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia mengatakan, pembuatan jejaring online yang berguna bagi generasi muda yang berada di "hulu" dalam memerangi radikalisme negara (BNPT, Kominfo, Badan Siber, TNI/Polri, BIN) perlu diintegrasikan dalam satu grand strategy untuk melawan fitnah, kebencian, dan provokasi. 

“Dalam mencegah terorisme, negara sudah melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta sinergi BNPT dengan lembaga negara, program pendistribusian e-book yang diharapkan dapat mengalahkan propaganda pro terorisme, cyber patrol, sanksi denda untuk memperbesar efek jera, serta tindakan tegas aparat keamanan di online yang berdampak ke online,” paparnya.

Pembicara terakhir, Imam Wahyudi, Anggota Dewan Pers, membawakan materi tentang Media Pers Profesional dan Hoax.

“Media online kita saat ini menurutnya memiliki kecenderungan memburu 'klik', ditambah masyarakat kita yang memiliki kebiasaan tidak mau mencari kebenarannya terlebih dulu, melainkan langsung men-share, maka kemudian berita hoax tersebut menjadi viral di tengah masyarakat,” ujar Imam Wahyudi.

Selain itu, dia juga menjelaskan prinsip-prinsip kebebasan pers yang saat ini kerap dilanggar oleh media mainstream.

Setelah keynote speech, seluruh peserta bersama narasumber mendeklarasikan ‘Gerakan Cerdas Nasional Pencegahan’ (kemenkopmk/KA)

 

Berita Terkait

00073772

Total pengunjung : 73772
Hits hari ini : 162
Total Hits : 272074
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120