23 Februari 2017 | dilihat: 2836 Kali
Terminal Terpadu Pulogebang Dibangun Tanpa Kajian yang Matang   
noeh21
Rian Mahendra Dir-Op PO Haryanto

WartaOne, Jakarta – Terminal Bus Terpadu Pulogebang telah resmi beroperasi pada 28 Desember 2016. Terminal yang diklaim sebagai terminal terbesar se-Asia Tenggara dengan luas 12,6 Ha dan dibangun dengan biaya tidak kurang dari Rp 450 miliar ini, menggunakan skema pembiayaan tahun jamak (multiyears) dari APBD DKI Jakarta.

Terminal bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)  yang dibangun pada era Gubernur Fauzi Bowo, sebenarnya sudah diresmikan penggunaannya pada 2012. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, terminal tak kunjung dapat difungsikan secara efektif, dengan berbagai kendala, diantaranya adalah proses transisi untuk mengintegrasikan yang belum bisa dijangkau oleh angkutan dalam kota, kecuali bis Transjakarta. 

Pada Januari lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) menutup terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang terdapat di Pulogadung. Hal tersebut memaksa Perusahaan Oto Bis (PO) memindahkan layanannya ke Pulogebang.

Dengan demikian, banyak PO yang enggan beroperasi di terminal tersebut dan menganggap Pemerintah terlalu terburu-buru bahkan kalau hal ini tetap dipaksakan mereka mengancam akan mogok.

Rian Mahendra,  Direktur Operasional  PO Haryanto  mengatakan, Pemerintah terlalu terburu-buru dan memaksakan  kehendak untuk  pengintegrasian terminal  pulogebang  menjadi satu pintu. Dengan ditutupya 9 terminal lainnya seperti Terminal Rawamangun, Kalideres, Pinang ranti  kampung Rambutan, Pulogadung dan lainnya saat ini malah justru menyulitkan masyarakat. 

“Penumpang yang berdomisili di Jakarta selatan sebenarnya lebih dekat ke Terminal Lebak Bulus. Wilayah Jakarta Barat lebih dekat ke Grogol. Sangat tidak efektif manakala mereka harus ke Pulogebang. Sementara  fasilitas pelayanan transfer antar moda sangat belum siap,” ucap Rian pada acara FGD di Flores Room Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (23/02)

Rian menambahkan, para pengusaha angkutan  bukan menolak  kebijakan Pemerintah, tapi malah justru sangat mendukungnya. Hanya saja, hendaknya pemerintah jangan terburu buru memaksakan kebijakan sepihak tersebut.

“Jangan karena mengejar prestise akan status terminal yang megah dan mewah serta terbesar di Asia Tenggara, lalu mengorbankan kepentingan publik yang seharusnya dilayaninya. Apabila tidak ada kelonggaran kebijakan selama masa transisi ini, kami akan melakukan mogok nasional,” Tutur Rian Mahendra.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah pada acarra yang sama mengakui bahwa Terminal Terpadu Pulogebang dulunya dibangun tanpa kajian yang matang. Hal itulah yang dinilainya menjadi penyebab bermasalahnya terminal yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur itu.

Pada acara itu, Andri mengungkapkan adanya masukan para ahli yang meminta agar rencana pembangunan Terminal Rawa Buaya, Jakarta Barat dilakukan secara matang. Tujuannya agar tidak menimbulkan masalah seperti yang kini terjadi di Terminal Pulogebang.

"Sempat ada bisik-bisik besok kalau bangun terminal jangan kayak begini lagi, Pak Kadis. Saya bilang tenang aja. Kalau dulu Dishub-nya memang belagu. Punya duit bukannya nanya-nanya, main bangun aja. Enggak nanya ke ahlinya, jadi bermasalah," kata Andri di depan peserta diskusi.

Diskusi yang diselenggarakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu turut dihadiri jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), para ahli transportasi, pengurus Organda, dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan otobus.

Meski mengakui Terminal Pulogebang dibangun tanpa kajian matang, Andri menyatakan Pemerintah Provinsi DKI akan berupaya memaksimalkan penggunaan terminal tersebut agar bisa berfungsi sesuai tujuan pembangunannya.(drm/bw)                        

Berita Terkait

00037000

Total pengunjung : 37000
Hits hari ini : 118
Total Hits : 170267
Pengunjung Online : 2

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)