18 Februari 2017 | dilihat: 545 Kali
Waspadai Lembaga Survey, Metro TV dan Para Hacker
noeh21
Ilustrasi (ist)

Oleh: Dahlan Watihellu (mantan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam/pengamat sosial politik).

WartaOne, Jakarta - Hasil quick count (hitung cepat) sejumlah lembaga survei dalam Pilgub DKI Jakarta menempatkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di urutan pertama. Menyusul kemudian pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, lalu urutan terakhir pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menempatkan paslon nomor urut 1, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni: 16,9%. Paslon nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 43,2%, dan paslon nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,9%.

Data LSI ini tidak beda jauh dengan data dari SMRC dan Polmark Indonesia, yang semuanya mengklaim Paslon nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat sebagai pemenang pertama. Hasil quick count lembaga survey ini perlu dicurigai. YAAA... bukan rahasia lagi. Terkadang lembaga survey diduga sebagai alat membalikkan fakta yang dikemas serapih mungkin dan kemudian dipublikasikan melalui stasiun televisi bayaran sehingga publik percaya bahwa kemenangan calon tertentu adalah real.

Hal ini pun diduga terjadi untuk Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful. Langkah pertama diduga setelah rilisan hasil quick count kemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful oleh sejumlah lembaga survey yang disiarkan oleh Metro TV, langkah ke dua, kejahatan hacker diaktifkan untuk membobol data KPU dengan target data KPU dirubah seperti data yang dirilis oleh sejumlah lembaga survey tersebut.

Kejahatan hacker ini terdeteksi oleh Muslim Cyber Army bahwa IP hacker yang diduga adalah pasukan nasi bungkus Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful yang berada di Singapura, Vietnam, dan China. Mereka menggunakan enam lapis Proxy, dan menyerang dengan mengirimkan jutaan traffic dalam hitungan menit, sehingga menyebabkan server KPUD DKI mengalami down.

Kemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful versi quick count lembaga survey ini terasa ganjil. Keganjilan ini bukan saja dirasakan oleh sejumlah masyarakat DKI tapi hampir seluruh masyarakat Indonesia juga merasakan demikian. Alasannya cukup sederhana;

  1. Bukankah saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama ditolak warga DKI saat kunjungan kerja di sejumlah titik?;
  2. Bukankah sebagaian warga DKI marah dan protes keras tindakan penggusuran pemukiman yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama?;
  3. Bukanlah hampir seluruh warga DKI mendemo Ahok atas kasus penistaan agama? Lantas logiska Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful menang pada posisi pertama?

Sebelumnya, Dahlan Watihellu mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Isi surat terbut;

Kepada yang terhormat bapak Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Melalui surat ini saya ingin katakan kepada bapak Presiden bahwa kasus dugaan penistaan agama Islam oleh pak Ahok ini ternyata bukan hal sepele. Akhir-akhir ini ternyata efeknya sudah berdampak kepada timbulnya segudang rasa tidak percaya dari hampir seluruh masyarakat Islam di Indonesia kepada bapak Presiden, apalagi ditambah dengan penangkaan sejumlah Aktifis mahasiswa Islam dari PB HMI dan anggota HMI serta IMM.

Bukan saja itu, lebih parahnya lagi untuk bapak ketahui, dampak kasus ini juga sudah merembet pada aspek keharmonisasian antar sebagian besar masyaramat Islam Indonesia dengan umat agama lain serta etnis keturunan Tionghoa. Ini yang saya sayangkan. Agama lain dan etnis Tionghoa yang tidak tahu apa-apa juga sudah terbawa-bawa dalam masalah ini.

Pak Presiden yang saya hormati…..
Sebagai akibat dari rasa kurang percaya oleh sebagaian besar masyarakat Islam di Indonesia, mereka akhirnya menganggap bapak tidak mampu menjadi pemimpin negara seperti yang mereka harapkan. Putus asa inilah mulai membawa pikiran mereka untuk mengambil langkah pemakzulan bapak Presiden melalui sidang istimewa di MPR RI kedepan.

Yang ingin saya katakan melalui surat ini bahwa langkah bapak menemui para tokoh agama Islam pasca demo tanggal 4 November kemarin dengan tujuan untuk meredam akibat dari masalah ini, bagi saya tindakan itu bukan langkah resolusi konflik yang tepat. Kenapa saya bilang bukan resolusi konflik yang tepat ? Alasan saya, yang bapak temui itu hanya para tokoh agama Islam. Harusnya bapak juga menemui para tokoh agama lain serta tokoh dari etnis Tionghoa karena dua unsur ini mulai terbawa-bawa dalam urusan disharmonisasi. Jika bapak salah mengelola masalah ini maka tidak menutup kemungkinan pemakzulan dan kejadian seperti 98 bisa mungkin terulang kembali.

Oleh karena itu, saya ingin sarankan resolusi konflik kepada bapak bahwa perlu dilakukan resolusi nasional. Dimana, resolusi nasional itu bapak sendiri menjadi tokoh mediator untuk memfasilitasi pertemuan lintas tokoh agama serta tokoh etnis Tionghoa dalam satu forum bersama. Selain itu, bapak juga harus menghadirkan pak Ahok sebagai orang yang memicu terjadinya masalah ini sehingga bersama-sama mencari solusi kongkrit.

Terkait proses hukum pak Ahok, tetap dijalankan sesuai dengan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.
Terima kasih…..

Demikian surat ini saya tuliskan dengan harapan sebagai bahan masukan kepada bapak Presiden. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. (waib/rep)

Berita Terkait

00030902

Total pengunjung : 30902
Hits hari ini : 85
Total Hits : 155731
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)