14 Agustus 2017 | dilihat: 513 Kali
Permohonan Uji Formil dan Materiil Perppu No. 2 Tahun 2017, Yusril Ihza Mahendra Tidak Mendapatkan Legitimasi Publik Termasuk Dari HTI
noeh21
Petrus Selestinus, Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (foto : ist)

Pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Pemerintah dianggap tidak memiliki bukti tentang kegentingan yang memaksa ketika menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun  2013 Tentang Ormas.

Wartaone – Jakarta, Meskipun Yusril Ihza Mahendra memiliki hak untuk berbeda pendapat, akan tetapi pendapat demikian hanyalah hisapan jempol, karena tanpa didukung dengan bukti-bukti hukum yang kuat. Sebagai sebuah Organisasi, meskipun HTI dinyatakan dibubarkan, namun dengan argumentasi Yusril Ihza Mahendra bahwa Perppu No. 2 Tahun 2017 adalah tidak sah, mestinya HTI masih memiliki legal standing dan Yusril Ihza Mahendra seharusnya mendapat Kuasa dari HTI untuk mengajukan PUU ke MK untuk dan atas nama HTI.

Namun kenyataannya Yusril Ihza Mahendra hanya mendapat kuasa dan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan HTI dari Sdr. Ismail Yusanto, Juru Bicara HTI yang tidak memiliki kewenagan mewakili HTI ke dalam dan ke luar. Dengan demikian dari aspek legitimasi, maka baik Ismail Yusanto maupun Yusril Ihza Mahendra jelas sangat lemah, karena tidak didukung oleh HTI.

Lemahnya legitimasi untuk posisi Yusril Ihza Mahendra sebagai Kuasa Hukum yang berjuang untuk dan atas nama serta demi kepentingan HTI dan posisi Ismail Yusanto sebagai Juru Bicara HTI sesungguhnya tidak cukup memenuhi syarat  secara hukum. Bahkan tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan kepentingan HTI, hal mana mengindikasikan bahwa di internal HTI tidak sepenuhnya mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh Sdr. Ismail Yusanto sebagai Jubir HTI mengatasnamakan HTI, apalagi  menguasakan kepentingan HTI kepada Yusril Ihza Mahendra.

Terdapat argumentasi Yusril Ihza Mahendra yang menggelikan (untuk tidak dikatakan sebagai dagelan) adalah ketika Yusril Ihza Mahendra mepertanyakan prosedur pembentukan Perppu Ormas yang menurut  Yusril Ihza Mehendra tidak ada kegentingan yang menerangkan perihal pembentukan Perppu Ormas, namun juga dalam waktu yang bersamaan Yusril Ihza Mahendra menerima pembubaran HTI karenanya Yusril Ihza Mahendra tidak mewakili HTI sebagai Organisasi.

Secara logika dan hukum, kewenangan menentukan kriteria kebenaran, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai kondisi kegentingan memaksa yang memenuhi syarat dan kehendak pasal 22 ayat (1) UUD 1945, hanya ada di tangan Presiden Jokowi bukan di tangan Yusril Ihza Mahendra atau HTI. Begitu pula dengan argumentasi Yusril Ihza Mahendra soal materiil mengenai dihapuskannya kewenangan Pengadilan untuk menilai suatu ormas bertentangan dengan Pancasila atau tidak juga sama sekali tidak mengandung kebenaran karena di dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 jelas mengatur secara eksklusif kewenangan Badan Peradilan untuk memproses secara  pidana anggota dan/atau pengurus ormas yang melakukan tindakan yang bertentangan Pancasila dengan ancaman pidana maksimum 20 tahun, itu berarti fungsi badan peradilan terkait pembubaran Ormas masih berfungsi dengan sangat efektif.

Selain dari pada itu, Perppu No.2 Tahun 2017 Tentang Ormas, sama sekali tidak menghapus hak dan kewenangan konstitusional Ormas untuk menempuh upaya hukum melalui badan peradilan yang tersedia, manakala Pemerintah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ketika melakukan penindakan terhadap Ormas yang dalam menjalankan aktivitas kemasyarakatannya melanggar beberapa larangan sesuai ketentuan pasal 59 Perppu No. 2 Tahunn2017. Dengan demikian argumentasi Yusril Ihza Mahendra dalam Permohonan Uji Formil dan Uji Materril Perppu No. 2 Tahun 2017 selain tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid, juga banyak argumentasinya memperlemah dalil-dalil permohonannya sendiri. Pilihan sikap Yusril Ihza Mahendra tidak mendapatkan legitimasi publik bahkan melawan arus cita-cita publik.

(PETRUS SELESTINUS, KETUA TIM TASK FORCE FORUM ADVOKAT PENGAWAL PANCASILA)

 

Berita Terkait

00058453

Total pengunjung : 58453
Hits hari ini : 237
Total Hits : 229075
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120