26 November 2017 | dilihat: 374 Kali
Marak KPR Bersubsidi Jadi Ajang Bisnis, Pemerintah Harus Tegas
noeh21
Menteri PUPR, Lana Winayanti dan Dirut PPDPP, Budi Hartono

Oleh : Andi Marman (26/11/2017)

Rumah KPR bersubsidi tidak boleh disewakan atau dialihkan kepemilikannya kecuali telah dihuni lebih dari 5 tahun bagi rumah tapak dan 20 tahun bagi rumah susun.

WartaOne- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti pernah mengatakan, “Sanksi yang diterima apabila penerima Kredit Pemilikan Rumah KPR Bersubsidi melakukan pelanggaran, maka harus mengembalikan dana subsidi yang telah diterima dan untuk selanjutnya bank pelaksana akan menerapkan tingkat bunga komersil untuk angsuran selanjutnya”. Ucapnya belum lama ini.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti

Lantas bagaimana dengan rumah Bersubsidi yang semenjak serah terima tidak pernah ditempati atau dibiarkan kosong oleh pemiliknya, bahkan terkesan tidak terawat. Sementara itu masih banyak kita lihat diluar sana masyarakat yang kurang mampu membutuhkan tempat untuk berteduh dari hujan dan teriknya sinar matahari ?.

Sering pula kita jumpai Rumah KPR bersubsidi disewakan atau diover kredit kepada pihak ketiga, padahal dalam aturannya itu tidak dibenarkan. Dalam peraturan tersebut juga mengatur bahwa rumah KPR bersubsidi tidak boleh disewakan atau dialihkan kepemilikannya kecuali telah dihuni lebih dari 5 tahun bagi rumah tapak dan 20 tahun bagi rumah susun.

Bahkan, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono tak menampik pihaknya kerap mendapat aduan dari masyarakat terkait pelanggaran KPR Bersubsidi.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono

Menurutnya, aduan paling banyak ialah rumah tersebut dibiarkan kosong atau tidak ditempati. “Kami berupaya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan bekerjasama dengan instansi lain,” tegas Budi.

Minat masyarakat untuk mendapatkan program sejuta rumah dari pemerintah sangat besar, mengingat masih banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup dibawah tingkat kesejahteraan. Olehnya itu diharapkan peran aktif dari pemerintah untuk benar-benar memastikan bahwa rumah yang telah dibangun tepat sasaran.

Berdasarkan Permen PUPR no. 26/PRT/M/2016, kelompok sasaran penerima KPR bersubsidi harus memenuhi persyaratan diataranya harus memiliki KTP, tidak memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi dari pemerintah, punya NPWP dan SPT, dan berpenghasilan maksimal Rp 4 juta per bulan untuk rumah tapak dan Rp 7 juta per bulan untuk rumah susun. Penerima KPR subsidi tidak hanya pekerja formal yang memiliki slip gaji, namun juga yang memiliki penghasilan tidak tetap yang dibuktikan oleh surat peryataan yang diketahui oleh kepala desa/lurah tempat KTP diterbitkan. 

Dalam hal ini pihak pemerintah perlu jemput bola untuk bisa memastikan bahwa laporan yang masuk benar-benar akurat, serta tidak ada kongkalingkong dalam hal penyaluran rumah KPR bersubsidi. Jangan hanya menunggu laporan dari pihak ketiga atau setelah terjadi pelanggaran.(**)

Berita Terkait

00026499

Total pengunjung : 26499
Hits hari ini : 87
Total Hits : 127018
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)