19 Agustus 2019 | dilihat: 136 Kali
Harita Grup Merenggut Hak Hidup Warga Kawasi, Halsel  
noeh21
Kawasan Tambang nikel PT. Mega Surya Pertiwi di pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara

Kebanyakan masayarakat berasumsi  beroperasinya sebuah pertambangan di suatu daerah akan menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera, keamanan yang terjamin, dan kehidupan sosial yang lebih baik, pemikiran itu demikian didasarkan bahwa perusahan pertambangan merupakan agen perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat disekitar lokasi pertambangan.
 
Akan tetapi, faktanya meskipun korporasi berkontribusi dalam penciptaan pekerjaan, penerimaan keuangan negara sekaligus melakukan tindakan ekspolitasi sumber daya alam, sering kali dalam kegiatannya bersinggungan dengan masyaraskat lokal, kepemilikan komunal, dampak kerusakan lingkungan hidup.
 

Jakarta, Wartaone.net - Salah satunya yaitu PT. Mega Surya Pertiwi. Perusahan yang bernaung di bawah Harita Grup ini tindakan ekstraktifnya telah banyak memicu reaksi protes dari pemuda dan mahasiswa, paling menyengsarakan lagi yakni terkait perampasan ruang hidup masyarakat di lingkar tambang.

Eskalasi konflik ini meningkat ketika masyarakat Kawasi, Halmahera Selatan, Maluku Utara pada tahun 2018 lalu, berbondong-bondong mengelisakan bentuk kekecewaannya terhadap perusahaan PT. Mega Surya Pertiwi yang dianggap sudah mengabaikan Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 
Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya, kini tempat itu telah tercamari
 
Bukan cuma hanya itu saja PT. Mega Surya Pertiwi juga menabrak Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
 
Seperti yang  pernah di teriakan oleh para pelajar mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Lingkar Tambang  Maluku Utara di depan Gedung PT. Harita Group, Jl Jend. Sudirman, Kav 1 Ged, Bank Panin Lt 5 Jakarta Selatan, pada Kamis, 3 Januari 2019 waktu itu
 
“ Dana CSR perusahaan yang nyatanya difungsikan sebagai pemulihan lingkungan hidup akibat operasi perusahaan dan terdapat patologi sosial lainnya, tidak dijama secara simultan terhadap masyarakat. Sehingga kami dengan tegas menyatakan PT. Harita Group harus angkat kaki dari Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara,” kata pendemo  bernama Wandi
 
Aksi yang dilengkapi dengan Spanduk dan mobil sound itu menuntut, menyampaikan beberapa poin berikut ini:
 
1. Mendesak kepada Dirut PT.Harita Group untuk bertanggung jawab atas penggusuran tanah milik warga .
2. Mendesak kepada PT. Harita Group untuk bertanggung jawab atas limbah perusahan.
3.Mendesak kepada PT. Harita Group untuk terbuka kepada masyarakat terkait dana CSR.
4. Mendesak kepada Mentri ESDM Untuk Mencabut Ijin Usaha Pertambangan JUP PT. HARITA GROUP, Karna Suda Menyusahkan Masyarakat Obi
5. Mendesak kepada PT. Harita Group untuk segera mengangkat kaki dari Bumi Maluku Utara karna hanya menyengsarakan rakyat Maluku Utara.
 
Sementara itu sejumlah Wartawan yang mencoba untuk meminta klarifikasi terkait permasalahan ini, juga tidak mendapatkan akses.
 
Bahkan ketika tim Investigasi Wartaone.net mencoba mengirimkan pesan melalui Whatsapp, Deputy Head CSR Harita Grup Alexander Lieman lama mersponnya.  
 
Pemerintah Akan Tinjau Izin dan Aturan Usaha Pertambangan
 
Pemerintah akan meninjau aturan mengenai pertambangan di pulau-pulau kecil. Hal ini sebagai tindak lanjut berbagai kasus yang muncul akibat dampak buruk kegiatan tambang di sana. Peninjauan ini akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 
 Direktur Perencanaan Ruang KKP Suharyanto mengatakan, mereka akan menyasar ke peraturan daerah (perda). Dengan begitu, kegiatan penambangan di pulau kecil bisa tidak dihentikan. Izin tambang perusahaan pun tidak diperpanjang
 
Sebagai tahap awal, pemerintah akan membuat surat edaran kepada pemerintah daerah (pemda) mengenai pelarangan pertambangan di pulau kecil. "Misalnya, kalau di dalam perda ada peruntukan kawasan pertambangan maka aturan itu akan direvisi," kata dia, di Jakarta, Senin (25/3) Tempo itu.
 
Menurut dia, proses revisi aturan tersebut membutuhkan waktu dua tahun. "Tahun ini kami selesaikan dulu masalahnya," kata Suharyanto. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) ada beberapa dampak negatif dari pertambangan di pulau kecil, seperti yang terjadi Pulau Bunyu, Kalimantan Utara dan Pulau Obi
 
Pertama, sumber air di sana sudah bercampur dengan lumpur bekas tambang. Masyakarat tidak bisa lagi menggunakan sumber itu. hilangnya ladang atau sawah untuk menanam padi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi di daerah tersebut sudah berkurang sejak 2014.
 
Menurut  Staf Riset Jatam Alwiya Shahbanu, penurunan tersebut terjadi akibat kegiatan tambang yang mencemari tanah. Sebelumnya, daerah tersebut bisa menghasilkan padi sebesar tiga ton dalam sekali panen, namun saat ini hanya bisa menghasilan 30 kilogram (kg).
 
"Mereka cerita sebelumnya ada sawah dan padi ladang. Tapi hilang di tahun 2014," kata Alwiya.
 
Ketiga, perairan yang terkenal dengan rumput laut juga hilang akibat limbah tambang. Bahkan terumbu karang semakin tergerus. Akibatnya, jumlah ikan dan luas hutan di sana berkurang lebih dari 50%.
 
Salah satu periset Jatam Tommy Apriando juga menjelaskan, pertambangan telah menghilangkan kekayaan hayati lokasi tambang. Hal ini terjadi di Pulau Gabe, Maluku Utara.
 
Kekayaan rempah-rempahnya terancam hilang karena kegiatan tambang. "Bahkan ada satu desa yang begitu indah untuk pariwisata, juga terancam hilang. Ini akan menimbulkan krisis yang luar biasa," kata Tommy. Berdasarkan laporannya, setidaknya ada 55 lima pulau kecil yang dijadikan sebagai daerah yang memproduksi mineral dan batu bara.
 
Kedua, hilangnya ladang atau sawah untuk menanam padi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi di daerah tersebut sudah berkurang sejak 2014. Menurut Staf Riset Jatam Alwiya Shahbanu, penurunan tersebut terjadi akibat kegiatan tambang yang mencemari tanah.
 
Sebelumnya, daerah tersebut bisa menghasilkan padi sebesar tiga ton dalam sekali panen, namun saat ini hanya bisa menghasilan 30 kilogram (kg).
 
"Mereka cerita sebelumnya ada sawah dan padi ladang. Tapi hilang di tahun 2014," kata Alwiya.
 
Ketiga, perairan yang terkenal dengan rumput laut juga hilang akibat limbah tambang. Bahkan terumbu karang semakin tergerus. Akibatnya, jumlah ikan dan luas hutan di sana berkurang lebih dari 50%. 
 
Hidup Masih Jadi Isu Pinggiran dalam Pemilu) Salah satu periset Jatam Tommy Apriando juga menjelaskan, pertambangan telah menghilangkan kekayaan hayati lokasi tambang. Hal ini terjadi di Pulau Gabe, Maluku Utara. Kekayaan rempah-rempahnya terancam hilang karena kegiatan tambang.
 
"Bahkan ada satu desa yang begitu indah untuk pariwisata, juga terancam hilang. Ini akan menimbulkan krisis yang luar biasa," kata Tommy.
 
Berdasarkan laporannya, setidaknya ada 55 lima pulau kecil yang dijadikan sebagai daerah yang memproduksi mineral dan batu bara.
 
Berita Terkait

00073772

Total pengunjung : 73772
Hits hari ini : 115
Total Hits : 272027
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120