25 Maret 2017 | dilihat: 670 Kali
Sidang Kasus Apkomindo : JPU Dinilai Tak Profesional, Saksi Pelapor Gagal Dihadirkan Dipersidangan
noeh21
Jaksa Penuntut Umum Gagal Hadirkan para saksi di persidangan kamis 23 Maret 2017

Wartaone.net - BANTUL , Dalam  sidang lanjutan terkait kasus dugaan  pelanggaran Hak Cipta  Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) yang digelar Pengadilan Negeri Bantul, Kamis (23/3/2017), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung RI, Ansyori SH. Sesuai dengan janjinya di depan Persidangan Kamis 16 Maret 2017 akan menghadirkan 2 (dua) saksi  tidak terpenuhi.  Saksi  saksi tersebut  gagal dihadirkan oleh JPU pada Sidang 23 Maret 2017 sehingga persidangan ditunda sampai dengan 6 April 2017.

“Mohon maaf, Pak Hakim, kali ini 2 orang saksi yang kami panggil tidak dapat hadir di persidangan ini. Untuk itu kami memohon waktu kembali untuk dapat memanggil  saksi saksi tersebut  agar hadir di persidangan berikutnya. Dan untuk mempercepat persidangan ke depan, saya mohon untuk dapat dihadirkan 3 orang saksi sekaligus.” Ujar Ansyori, SH. Selaku Jaksa Penuntut Umum  dalam kasus Apkomindo  kepada Tim Majelis Hakim yang diketuai oleh Subagyo, SH. , M.Hum. , yang juga  disaksikan  Penasihat Hukum Apkomindo Bimas  Ariyanta SH.

Atas  permohonan tersebut, persidangan hari ini disepakati untuk ditunda dan akan dilanjutkan untuk menggelar sidang perkara dugaan pelanggaran Hak Cipta Apkomindo pada hari kamis, 6 April 2017 mendatang.

Ketika dimintai komentar  di luar  persidangan  mengenai ketidakhadiran dan siapa saja saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung RI, Ansyori SH, tidak mau memberikan komentarnya, dan terkesan berbelit-belit. "Untuk nama saksi-saksi tersebut, bisa ditanyakan langsung Jaksa Penuntut Umum, Raka Buntasing selaku yang punya wilayah di Kejari Bantul  atau langsung saja kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantul.”Terangnya.

Namun setelah ditanyakan kepada Raka, Raka berucap silahkan langsung saja bertanya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung RI, Ansyori SH., karena kasus ini  hanya titipan dari pusat. Justru saya tidak berhak memberikan keterangan, saya Cuma sebagai pelaksana saja, dan terkait pemanggilan saksi saksi itu juga kewenangan pak Ansyori langsung," ucapnya kepada awak media di PN Bantul (23/03/2017).

Koran Merapi edisi Senin Wage, 20 Maret 2017 halaman 5 di kolom Hukum  sudah melansir  berita terkait kewenangan Kejari Bantul terhadap  kasus pelanggaran seni logo hak Cipta oleh Ketum Apkomindo Ir. Soegiharto Santoso.

Kepada Koran Merapi, Kajari Bantul Ketut Sumedana, SH.,MH., Minggu, 19 Maret 2017 dengan tegas menekankan dirinya tidak akan turut campur dalam penanganan Perkara Apkomindo, karena itu bukan merupakan tugas dan tanggungjawabnya. Sebagai Penuntut Umum,Kejaksaan hanya bertugas menerima pelimpahan perkara dan mengajukan ke persidangan di pengadilan;  sehingga tugas penyidikan menjadi tugas penyidik kepolisian maupun jaksa di Kejagung karena laporan  dilakukan  di Jakarta.

Pernyataan  Kajari Bantul tersebut juga  dalam kerangka memberikan statement atas  banyaknya kejanggalan yang  muncul dalam kasus Apkomindo ini.

“Dalam BAP maupun dakwaan Jaksa Kejagung , nama Dicky Purnawibawa  selaku Ketua DPD Apkomindo DIY telah dicantumkan. Tetapi kami tidak tahu Dicky sebagai pelaku utama atau turut serta karena selama ini tak pernah ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan  ( SPDP) apalagi sampai pelimpahan melalui Kejari Bantul,” Papar  Kajari Bantul Ketut Sumedana, SH.,MH., Minggu, 19 Maret 2017 kepada Koran Merapi.

Secara terpisah Hoky sapaan akrab Ir. Soegiharto Santoso menanggapi pernyataan diatas mengatakan,”Patut disayangkan upaya upaya untuk membuat kasus Apkomindo ini menjadi tidak transparan, sementara publik membutuhkan informasi terkait  kasus pelanggaran Hak Cipta ini agar menjadi terang benderang. Kasus pelanggaran Hak Cipta menarik untuk dikonsumsi masyarakat luas agar dapat memberi edukasi hukum terkait  kasus kasus serupa agar tidak terulang. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara benar pelaksanaan Undang Undang nomor 28 tahun 2014  tentang Hak Cipta. Publikasi yang intens dan transparan terhadap Kasus Apkomindo  akan dapat menjadi semacam acuan hukum yang mencerahkan masyarakat.

 

“Terkait tidak hadirnya para saksi dalam persidangan hari ini saya menilai JPU tidak professional, apabila  penundaan akibat  tidak dapat menghadirkan saksi, bukankah masih banyak saksi saksi lain dalam BAP yang harus dihadirkan, termasuk saksi kunci pelapor ? Mengapa JPU tidak mengupayakan saksi saksi lainnya, saya saja ditahan di rutan pajangan waktu itu dengan alasan salah satunya agar  mudah dihadirkan dalam persidangan ?  dan  hal ini berimbas tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor yang juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. “ Ungkap Hoky.

“Dan soal SPDP saya dengan Dicky memang nampak kejangggalan, seharusnya  pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum saja , tetapi juga diwajibkan terhadap pelapor dan korban/pelapor. Hal ini tidak pernah diinformasikan kepada saya selaku terlapor.” Tambah Hoky.

Untuk sidang berikutnya akan digelar 6 April 2017 dengan agenda mendengarkan keterangan 3 saksi yang dihadirkan oleh JPU.

(Dharma EL)

Berita Terkait

00030900

Total pengunjung : 30900
Hits hari ini : 66
Total Hits : 155712
Pengunjung Online : 2

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)