01 Februari 2017 | dilihat: 852 Kali
SBY Minta Ahok dan Kuasa Hukumnya Diusut
noeh21
mantan Presiden SBY

WartaOne, Jakarta – Perkembangan suhu politik pada waktu belakangan ini tampak kian memanas. Terlebih dengan semakin dekatnya waktu pilkada DKI Jakarta yang rencananya akan digelar pada 15 Februari mendatang. Masing-masing pasangana berupaya merebut hati para calon pemilih dengan mengedepankan apapun yang berimplikasi pada daya tarik.

Akan halnya calon Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada saat sidang sebagai tersangka penistaan agama, ia dan kuasa hukumnya mengeluarkan pernyataan yang merembet ke mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terkait dengan itu, Ia mengundang pers untuk klarifikasi atas tudingan Ahok dan kuasa hukumnya, termasuk beberapa hal lain yang menjadi ganjalannya dan perlu diluruskan.

Pada konferensi pers yang berlangsung di Wisma Proklamasi, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (01/02/2017), SBY menyampaikan beberapa hal. Diantaranya adalah tentang dikait-kaitkan namanya dalam kasus penistaan agama oleh Ahok, kemudian tentang tuduhan atas pendanaan aksi damai beberapa waktu lalu serta keterlibatannya dalam tuduhan gerakan makar.

“Sebelumnya saya diingatkan untuk diam, daripada digempur, saya jawab, dengan diam saya juga tetap  digempur, seperti kemarin (sidang Ahok), nama saya dikait-kaitkan dalam kasus pak Ahok,” ucap SBY yang juga dihadiri oleh Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.

Ramainya aksi damai yang beberapa kali berlangsung dan menuduh dirinya sebagai yang mendanai serta isu makar yang juga menyeret namanya, SBY menegaskan bahwa semua tuduhan itu tidak benar dan fitnah.

“Sebenarnya saya ingin bisa bertemu pak Jokowi. Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya, saya akan bicara secara blak-blakan. Siapa yang menuduh saya mendanai, menunggangi, urusan pemboman dan urusan makar. Saya ingin klarifikasi secara baik, supaya tidak menyimpan praduga, perasaan enak atau tidak enak, atau bercuriga,” lanjutnya.

Sehubungan dengan pernyataan Ahok dan kuasa hukumnya dalam persidangan yang menyebutkan bahwa mereka memiliki transkrip bukti percakapannya dengan Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin, yang berarti Ahok dan tim kuasa hukumnya melakukan penyadapan ilegal.

“Spekulasinya langsung macam-macam. Kalau betul percakapan saya dengan KH. Maruf Amin atau siapapun dilakukan tanpa perintah pengadilan, itu namanya penyadapan ilegal atau spying. Dari aspek hukum masuk, dari aspek politik juga masuk,” tegas SBY.

SBY menjelaskan, Political spying adalah kejahatan yang serius, dinegara manapun juga. Oleh karenanya, pada kesempatan itu, ia ingin mencari dan mendapatkan keadilan, apa yang sesungguhnya terjadi. Karena kalau betul-betul teleponnya selama ini disadap secara tidak legal.

Diterangkannya, mantan Presiden diamankan oleh Paspampres dan yang diamankan adalah orangnya. Kalau betul-betul disadap, maka segala macam pembicaraan, strategi, akan diketahui oleh siapapun, dan mereka akan mendapatkan manfaat politik tentang seluk beluk strategi dari lawan politiknya.

Lebih lanjut  SBY menerangkan, dalam Pilkada, penyadapan seperti ini dapat membuat calon menjadi kalah, karena pasti diketahui strateginya. Ada UU tentang ITE. Disitu dilarang siapapun melakukan penyadapan secara ilegal, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Konstitusi Indonesia sama dengan negara lain, melarang penyadapan ilegal.

“Oleh karena itu saya memohon, kalau memang pembicaraan saya kapanpun, saya berharap pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk menegakkan hukum sesuai UU ITE, supaya rakyat bisa mendapatkan keadilan. Dan mulai saat ini saya akan memantau proses hukumnya, karena ini bukan delik aduan. Persamaan hukum adalah hak konstitusional rakyat,” tegasnya.

SBY juga mengatakan, sebenarnya Presiden Jokowi ingin bertemu dengannya untuk bincang-bincang tentang beberapa hal, hanya saja ada beberapa orang dekatnya yang melarang.

“Hebat juga ada orang yang bisa melarang beliau bertemu dengan saya. Saya kira bagus kalau kami berdua bisa saling komunikasi untuk menghindari rasa kecurigaan,” paparnya.

“Belum lama kurang lebih satu bulan lalu, sahabat saya tidak berani terima telepon dari saya, karena diingatkan oleh orang dekat istana, hati-hati nanti disadap,” katanya

Dalam pembicaraannya di hadapan sekitar 40 orang wartawan, secara panjang lebar SBY menyampaikan apa yang perlu diketahui oleh publik.  Adapun yang disampaikannya adalah sebagai berikut:

“Melalui kesempatan ini, saya juga mohon agar transkrip percakapan saya yang katanya dimiliki oleh tim kuasa hukum Pak Ahok, saya juga bisa mendapatkan, karena saya khawatir percakapannya bisa ditambah atau dikurangi, yang tentu akan berubah dari isinya seperti apa.

Kalau yang yang menyadap ilegal adalah tim pengacaranya Pak Ahok atau pihak lain, saya minta diusut, siapa yang menyadap itu. Ada lembaga Polri, BIN dan juga Bais TNI, itulah institusi negara yang memiliki kemampuan untuk menyadap. Pemahaman saya, penyadapan tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan aturan UU. Tetapi kalau misalnya yang menyadap bukan Pak Ahok, tetapi lembaga lain itu, maka hukum harus ditegakkan.

Harus diketahui siapa yang menyadap, Supaya jelas, karena yang kita cari adalah kebenaran. Kalau saya yang dikawal paspampres saja bisa disadap, bagaimana dengan rakyat yang lain, politisi yang lain?

Saya ingin bicara fakta, tanggal 7 Oktober 2016 memang ada pertemuan antara AHY  dan Sylvi dengan kedua organisasi. Pada hari itu dijadwalkan, Agus dan Sylvi dijadwalkan bertemu dengan PBNU dan Muhammadiyah yang temanya adalah mohon doa restu agar perjalanannya dalam Pilkada DKI Jakarta berhasil.

Sebelum bertemu dengan PBNU dan Muhammadiyah, Saya berpesan, sampaikan salam saya kepada beliau-beliau. Sekarang ini saya adalah satu dari tiga orang yang disebut wise person.

Mereka Pengurus NU itu mengira saya ikut dalam rombongan itu. Saya katakan tidak mungkin, nanti dikira dalam bayang-bayang ayahnya, dan itu tidak baik. Tidak ada kaitannya dengan kasusnya Pak Ahok, tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas mengeluarkan fatwa.

Kalau dibangun opini, gara-gara percakapan saya dengan KH Maruf Amin, atau gara-gara pertemuan Agus-Sylvi dengan PBNU, maka pendapat keagamaan yang dikeluarkan MUI seperti itu, tanyakan saja kepada MUI. Silakan ditanyakan apakah pendapat keagamaan MUI itu lahir atas tekanan dari SBY atau bukan? Tanyakan saja langsung.

Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah, dengan penjelasan saya ini, berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang transkrip atau apapun, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan  karena itu adalah kejahatan ilegal.

Bola sekarang bukan pada saya, bukan di KH. Maruf Amin, atau di pihak Pak Ahok, tetapi bola ada di tangan Polri dan para penegak hukum lain. Dan Kalau penyadapan dilakukan oleh institusi negara, bola ada di tangan oleh Pak Jokowi.

Saay harap teman-teman para pendukung bisa bersabar dan menahan diri. Insya Allah ada titik air keadilan. Daripada main di media sosial, saling mengeluarkan hoax, ada media televisi, koran dan radio. Jangan sampai kita berkomunikasi, tetapi kita tidak tahu dengan siapa kita berkomunikasi. Supaya jangan sampai kita saling memfitnah dan saling menjatuhkan,” pungkasnya (and)

Berita Terkait

00031356

Total pengunjung : 31356
Hits hari ini : 170
Total Hits : 156726
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)