30 Oktober 2016 | dilihat: 2358 Kali
PT. Suryamas Cipta Perkasa Harus Diberi Sanksi Pidana
noeh21
Areal Perkebunan Kelapa Sawit

WartaOne, Pulang Pisau - Setelah beroperasi di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah selama hampir 9 (sembilan) tahun, ternyata PT. Suryamas Cipta Perkasa, yaitu sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit telah melanggar beberapa aturan.

Diantaranya adalah, perusahaan ini tidak memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), bahkan tidal memikiki ijin pelepasan kawasan. Lebih jauh dari itu, hadirnya perusahaan PT. Suryamas Cipta Perkasa dianggap telah merusak lahan gambut, memusnahkan habitat orang utan serta menghancurkan pola hidup masyarakat lokal.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau Usis L Sangkai S.Hut, M.Si Saat ditemui WartaOne di ruang tamu Kantor Bupati Pulang Pisau beberapa hari yang lalu membenarkan bahwa, PT. Suryamas Cipta Perkasa dan PT. Berkah Alam Fajarmas anak perusahaan PT. Best Agro Internasional Grup tidak memiliki AMDAL serta tidak memiliki Ijin Pelepasan Kawasan.

Pada Tahun 2012 lalu Environmental Investigation Agency (EIA) dan Organisasi telapak telah mengirimkan dokumen ke lembaga negara terkait kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di kalimantan tengah yang terkait dengan sejumlah pelanggaran peraturan pemerinah, hingga persoalan akses ke sumber daya alam serta manajemen lingkungan.

Warga masyarakat setempat pernah mengirimkam surat ke Kementerian Kehutanan dan Llingkungan Hidup kemudian disposisi ke direktorat jenderal penegakkan hukum kehutanan dan lingkungan yang isinya, bahwa, PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajarmas, PT. Bahaur Era Sawit Tama anak PT. Best Agro Internasional grup tidak mengantongi perizinan untuh mengalihfungsi kawasan  hutan gambut, maupun hutan produksi kawasan lahan gambut menjadi kebun kelapa sawit

Meskipun segala upaya sudah dilakukan, namun perusahaan ini tetap saja dengan sewenang wenang menggarap, mengalihfungsi hamparan kawasan hutan rawa gambut dan hutan produksi kawasan lahan gambut tersebut.

Berangkat dari kekacauan tersebut diatas, dan mengacu pada surat edaran menteri kehutanan yang disampaikam kepada seluruh gubernur, bupati / walikota se indonesia;

1). Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.486/Menhut-II/2004  tanggal 5 november 2004 perihal tindak lanjut hasil rapat pada poin 3 berbunyi
-  Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan mon kehutanan (perkebunan, pertambangan dan lain lain) berupa izin lokasi yang diterbitkan oleh kepala daerah pada kawasan hutan, tidak diperkenankan melepaskan kegiatan dilapangan sebelum mendapat izin dari menteri kehutanan dan kegiatan dilapangan tersebut dikategorikan perambahan hutan, maka untuk itu segera dilakukan penertiban dan tindakan hukum.

2). Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : 5.599/Menhut-VII/2005 tanggal 12 oktober 2005 perihal penghentian / penangguhan pelepasan kawasan hutan yang ditujukan kepada gubernur dan bupati / walikota se indonesia.

3). Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.575/Menhut-II/2006 tanggal 11 september 2006, harus mengacu pada Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Kalimantan Tengah.

4). Surat Menteri Kehutanan RI Nomor :776/Menhut-II/2006 tanggal 2 desember 2006 ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah yang ditegaskan pada butir 5 poin b :
dalam rangka tertib administrasi pertanahan, kehutanan, terhadap permohonan kawasan pengembangan produksi (KPP) dan kawasan pemukiman dan penggunaan lain (KPPL) yang tidak disertai dengan proses pelepasan kawasan hutan kepada menteri Kehutanan RI.

5). Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.255/Menhut-II/2007 tanggal 3 april 2007 Perihal pemanfaatan areal / kawasan hutan yang ditujukan kepada gubernur kalimantan tengah pada butir 3 poin b :
apabila saudara gubernur tidak menempuh prosedur paduserasi tersebut, maka penggunaan kawasan hutan yang didasarkan perda sebagau KPP dan KPPL yang tidak perlu pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan dapat diancam sanksi pidana.

6). Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/573/ek tanggal 13 juni 2009 yang ditujukan kepada bupati / walikota perihal pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dan perkebunan.

7. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 530/778/ek tanggal 19 juni 2009 Perihal Perizinan di Kawasan Eks PLG.

Atas permasalahn tersebut diatas, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam ini Dirjen Penegakkan Hukum Kehutanan dan Lingkungan segera mengambil sikap dan memberi sanksi kepada PT. Suryamas Cipta Perkasa, PT. Berkah Alam Fajarmas, PT. Bahaur Era Sawit Tama anak Perusahaan PT. Best Agro Internasional Group atas dugaan pelanggaran pidana yang telah dilakukan.

Jangan sampai kementerian kehutanan dan lingkungan hidup hanya diam dan ikut merestui dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten pulang pisau provinsi kalimantan tengah. (Chalis/ep)

Berita Terkait

00031405

Total pengunjung : 31405
Hits hari ini : 357
Total Hits : 156913
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)