22 Desember 2016 | dilihat: 1346 Kali
PT. Olan Cali Shanzaki Putra Menangkan Sidang PSI
noeh21

WartaOne, Jakarta - Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) antara PT. Olan Cali Shanzaki Putra sebagai pemohon dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jakarta Pusat di Komisi Informasi DKI Jakarta telah berakhir pada hari kamis (22/12/2016)

Sidang penyelesaian sengketa informasi ini berlansung tiga kali dan Majelis Komisioner-nya adalah Muhammad Dawam, Alamsyah Basri dan Nani Nuraini Muksin, sedangkan Panitera pengganti adalah Lukman Hakim.

Komisi Informasi DKI Jakarta yang memeriksa sengketa dan memutus sengketa informasi publik Nomor : 0035/X/KIP-DKI-PS/2016 yang diajukan oleh Nurchalis Patty Pemimpin Umum WartaOne berdasarkan keputusan PT. Olan Cali Shanzaki Putra tentang pengangkatan jabatan yang selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Nur Ihwan SH Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 3401/13-31.71-600/XII/2016 bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Bahwa Pemohon telah telah mengajukan permohonan penyelesain sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2016 dan telah diregister dengan kronologis pada tanggal 10 Agustus 2016. Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Pusat dan diterima oleh Hendi.

Permohonan informasi yang diajukan pemohon hingga batas waktu yang ditentukan tidak mendapat jawaban dari termohon sehingga pemohon mengajukan surat keberatan yang  diterima oleh Toha pada tanggal 30 Agustus karena permohonan informasi tidak ditanggapi.

Keberatan yang disampaikan pemohon hingga batas waktu yang ditentukan tidak mendapat tanggapan sehingga pemohon menyampaikam permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi DKI Jakarta pada tanggal 21 oktober 2016

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi  publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan / atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan  negara dan / atau dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang - undang ini serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan terkait unsur kewenangan absolut. Majelis Komisioner berpendapat bahwa  sengketa a quo melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi DKI Jakarta sehingga Komisi Informasi DKI Jakarta memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo.

Memutuskan " menyatakan informasi yang dimohonkan pemohon sebagaimana teregister sengketa informasi dengan nomor 0035/X/KIP-DKI-PS/2016 adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada pemohon secara tertulis, paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini dibacakan pada hari kamis tanggal 8 desember 2016. (Nkh)

Berita Terkait

00030903

Total pengunjung : 30903
Hits hari ini : 125
Total Hits : 155771
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)