02 November 2016 | dilihat: 1245 Kali
PT. Jababeka Meresahkan Warga Morotai
noeh21

WartaOne.net, Jakarta. Sebagaimana diatur dalam pembukaan undang - undang dasar tahun 1945 bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Intinya pembangunan nasional dilaksankan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan pancasila dan undang - undang dasar.
 

Pada tanggal 30 juni 2014 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2014, Morotai ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus dan PT. Jababeka diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai badan usaha pembangun dan pengelola kawasan untuk pengembangan industri pengolahan ikan, manufaktur, logistik dan pariwisata.

Untuk melaksanakan pembangunan sesuai master plan, PT. Jababeka melakukan pembebasan lahan dan tanaman yang sampai sekarang diperkirakan 1.100 hektar dari target 15.000 hektar. Dalam proses ganti rugi lahan tanah dan tanaman sangat tidak manusiawi dan perusahaan raksasa ini telah melakukan pembodohan terhadap warga kabupaten pulai morotai. Ungkap Abdullah Bachmid salah satu tokoh masyarakat morotai.

Hal senada juga disampaikan oleh Yun Ermanto.S.H.C.LA, Dari Kantor Advokat Bintang Mulia dan Rekan saat di temui WartaOne.net di jakarta bahwa dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, PT Jababeka telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan pertama, tidak mengindahkan perturan dan perundang - undangan yg terkait dalam pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut.

kedua PT Jababeka morotai dalam pembebasan lahan untuk kepentingan zona kawasan ekonomi khusus telah melanggar undang - undang nomor 12 tahun 2012 tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

Ketiga, PT. Jababeka dalam pelaksanaan jual beli atau ganti rugi lahan tanah masyarakat tidak melaksanakan dan mematuhi asas -asas beserta norma hukum yang berlaku bahkan melakukan dengan cara sembunyi lebih kepada cara - cara makelar tanah tampa melibatkan stakeholder terkait.

Atas permasalahan yang terjadi, warga pemilik lahan di kawasam ekonomi khusus morotai berharap pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan kasus ganti rugi lahan tanah dan tanaman karena masyarakat dan daerah dirugikan ratusan milyar.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus diminta segera mengevaluasi kinerja PT. Jababeka sebagai badan usaha pembangun dan pengelola kawasan ekonomi khusus dan memberi sanksi atas dugaan pelanggaran yang terjadi. (nurcholis/ep)

Berita Terkait

00031404

Total pengunjung : 31404
Hits hari ini : 291
Total Hits : 156847
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)