05 April 2017 | dilihat: 621 Kali
Privatisasi Pulau Pulau Kepulauan Seribu :
Privatisasi Pulau Pari  Di Kepulauan Seribu Oleh PT. Bumi Pari Diduga Melanggar Hukum
noeh21
Sahrul Hidayat saat ditemui di Pulau Pari pada Rabu, 8 Maret 2017 bersama istri Edi Priadi

WartaOne – Jakarta,  Puluhan remaja dan laki-laki di Pulau Pari, Kepulauan Seribu siaga satu di dermaga pelabuhan Pulau Pari untuk menghadang perusahaan PT. Bumi Pari Asri yang dikabarkan akan menggusur rumah Edi Priadi, 62 tahun. Edi adalah warga Pulau Pari yang kini dipenjara karena dituding pengembang memasuki pekarangan tanah perusahaan pada Rabu, 8 Maret 2017.

"Kami mendengar hari ini perusahaan akan menggusur rumah Pak Edi," ujar Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Sahrul Hidayat saat ditemui di Pulau Pari pada Rabu, 8 Maret 2017. Kata dia, warga menentang rencana perusahaan menggusur rumah Edi. Jika rumah Edi digusur, maka kemungkinan besar perusahaan bakal menggusur rumah warga lain. Mengingat semua warga tak mengantongi sertifikat tanah.


Perusahaan sebelumnya mengklaim menguasai 90 persen tanah di Pulau Pari. Sedangkan 10 persen lahan dimiliki oleh LIPI, lahan Masjid, dan menara pemancar. Warga sama sekali tak pernah memiliki sertifikat. Padahal pada 1960-an, seluruh warga Pulau Pari memiliki girik, namun mendadak ditarik kelurahan setempat dengan alasan pemutihan.

Warga tak rela perusahaan merampas tanah mereka. Saat ini mereka berjaga di pelabuhan membawa bambu runcing dengan diikat bendera. "Semua warga tak bekerja hari ini, karena siap-siap menghadang perusahaan," tutur Ketua RT 01 RW 04, Edi Mulyono.

- Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Tigor Hutapea, menilai klaim kepemilikan Pulau Pari oleh PT Bumi Pari tidak berdasar. Menurut anggota LBH itu, masyarakat di sana telah menempati wilayah Pulau Pari secara turun-temurun. Bahkan, kata Tigor, warga setempat memiliki bukti penguasaan lahan.

"Kami menduga ada mafia pulau yang memuluskan privatisasi pulau di Kepulauan Seribu. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang tidak pernah menggunakan lahan pulau mendapatkan penguasaan 90 persen wilayah pulau," ujar Tigor dalam keterangan tertulis, Ahad, 5 Maret 2017.

Perusahaan tersebut mengklaim kepemilikan atas Pulau Pari seluas 90 persen. Meskipun hal tersebut pernah dibantah Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo, warga Pulau Pari justru melihat peta zonasi pulau tersebut lain. Menurut Tigor, peta zonasi tersebut dilihat warga Pulau Pari berada di Kantor Staf Presiden (KSP).

Padahal, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, beleid tersebut tidak membenarkan kepemilikan pulau secara perorangan, termasuk penguasaan sebagian besar lahan pulau kecil. Undang-undang tersebut seharusnya dapat melindungi masyarakat lokal untuk menguasai dan mengelola pulau secara mandiri.

 (Dh.L)

Berita Terkait

00031313

Total pengunjung : 31313
Hits hari ini : 245
Total Hits : 156551
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)