27 Januari 2017 | dilihat: 600 Kali
Patrialis Akbar Tertangkap, Penegak Hukum Kembali Tercoreng
noeh21
Patrialis Akbar (ist)

WartaOne, Jakarta – Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK tidak hanya menyasar pada anggota Legislatif yang beberapa waktu belakangan ini “bolak-balik” memenuhi halaman media massa cetak maupun elektronik,  tapi juga ada barisan Eksekutif yang "pontang-panting" lantaran jadi buruan  KPK, dan aparat penegak hukum (Yudikatif) yang juga kerap jadi sorotan publik. Namun begitu, penangkapan demi penangkapan yang terjadi, ternyata tidak menimbulkan efek jera.

Memasuki tahun 2017, catatan hitam kembali mencoreng ranah aparat penegak hukum. Patrialis Akbar, salah seorang Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terjaring OTT oleh petugas KPK di Gili Residence, bilangan Taman Sari Jakarta Barat, Rabu (25/01/2017), bersama beberapa orang diantaranya, Darsono, Fenny, Tino, Kamal, Selamet, Basuki, Dewi, Resti dan Anggi.

Kepada media, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo membenarkan adanya penangkapan (OTT) oleh tim satuan tugas antikorupsi terhadap Patrialis Akbar dan yang lainnya sehubungan dengan adanya dugaan pemberian hadiah atau janji atau suap terkait uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Terkait dengan penangkapan tersebut,  Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena sebagai Ketua, dirinya tidak bisa menjaga anggotanya hingga tertangkap KPK.

“Saya mohon ampun kepada Allah SWT dan memohon maaf kepada bangsa ini. MK telah tercoreng lagi. Meskipun ini masalah personal tetapi yang bersangkutan merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi,” katanya, Kamis (26/01/2017).

Sehubungan dengan peristiwa yang kembali menggemparkan jagad dunia hukum tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan rasa keprihatinannya dan berharap proses hukum berjalan sesuai dengan jalurnya.

"Tentu kita sangat prihatin karena ini lembaga hukum, tapi yang salah-tidaknya kita tunggu di proses hukum," ucap Wapres Jusuf Kalla di kantornya, Kamis (26/01/2017).

Terkait dengan adanya isu yang mengatakan bahwa penangkapan tersebut berhubungan dengan adanya rencana pergantian Hakim Konstitusi atau revisi UU MK, Ia menolak spekulasi itu dan meminta agar mengikuti proses selanjutnya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kamis (26/01/2017), juga mengatakan, KPK sudah membidik kasus Patrialis Akbar sejak enam bulan terakhir sampai akhirnya Hakim Mahkamah Konstitusi itu ditangkap.

Ia menerangkan, setelah dilakukan OTT pada Rabu (25/01/2017) malam kemudian melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam terhadap 11 orang termasuk Patrialis Akbar dan menetapkan empat orang diantaranya sebagai tersangka.

Kronologis penangkapan

KPK menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya kasus suap terhadap Patrialis Akbar, kemudian melakuan penelusuran dan mengamankan Kamaludin (teman Patrialis Akbar) di lapangan golf Rawamangun.

Setelah itu, tim bergerak ke kantor Basuki Hariman di Sunter, Jakarta Utara.

Di lokasi itu, KPK mengamankan Basuki Hariman pemilik sekitar 20 perusahaan yang bergerak di bidang impor daging beserta sekretarisnya NJF dan enam karyawan lain.

Setelah melakukan pengamanan, pada Rabu malam. tim KPK kemudian bergerak mengamankan Patrialis Akbar di sebuah pusat perbelanjaan di Grand Indonesia, Jakarta bersama seorang wanita yang sosoknya tidak bisa dibeberkan dengan alasan, KPK hanya mengungkap kasus korupsi, bukan yang lain.

Diduga, Basuki Hariman memberikan hadiah atau janji kepada Patrialis Akbar terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

Fasilitas Negara Tidak Membuat Puas

Sangat disayangkan, fasilitas yang mereka dapatkan dari negara dengan jumlah sangat besar tidak membuatnya puas dan selalu kekurangan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Ketua Hakim Agung dan Ketua Hakim Konstitusi jumlahnya jumlahnya Rp 121 juta perbulan. Sedangkan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi jumlahnya Rp 72 juta perbulan diluar dari rumah dinas dan fasilitas transportasi.

Pasal 48 ayat (2) menyatakan, “Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sebagaimana dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, PP Nomor 55 Tahun 2014 ini terdiri atas;
a. gaji pokok;
b. tunjangan jabatan;
c. rumah negara;
d. fasilitas transportasi;
e. jaminan kesehatan;
f. jaminan keamanan;
g. biaya perjalanan dinas;
h. kedudukan protokol;
i. penghasilan pensiun;
j. tunjangan lainnya.

“Gaji pokok bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi diberikan setiap bulan, mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan dan besaran gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara,” bunyi Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP tersebut.

Adapun tunjangan Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang diberikan setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran PP ini adalah:
1. Ketua Mahkamah Agung Rp 121.609.000,00
2. Ketua Mahkamah Konstitusi Rp 121.609.000,00
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Rp 82.451.000,00
4. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Rp 77.504.000,00
5. Ketua Muda Mahkamah Agung Rp 77.504.000,00
6. Hakim Agung Mahkamah Agung RP 72.854.000,00
7. Hakim Konstitusi Rp 72.854.000,00

Menurut PP ini, Hakim Agung dan Hakim Konstitusi disediakan fasilitas rumah negara dan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (mrm)

Sumber:tribun/kompas

 

Berita Terkait

00031353

Total pengunjung : 31353
Hits hari ini : 143
Total Hits : 156699
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)