18 Agustus 2017 | dilihat: 3188 Kali
SIDANG KASUS APKOMINDO :
NASKAH PLEDOI IR. SOEGIHARTO SANTOSO DI PN BANTUL AKAN DITEMBUSKAN KEPADA PRESIDEN
noeh21

Wartaome - Bantul, “JPU Ansyori jangan membuat dakwaan dan tuntutan yang ngawur karena bertendensi hanya untuk mengorbankan orang yang tidak bersalah harus masuk penjara. Apalagi  tuntutan JPU banyak sekali mengesampingkan hasil pemeriksaan saksi saksi serta memelintir kesaksian terdakwa,”Ujar Ariseno Soeharsono, SH., MH. Usai mengikuti sidang kasus dugaan pelanggaran hak cipta logo Apkomindo di PN Bantul Kamis 10 Agustus 2017 kepada Wartaone.

Dari keterangan terdakwa yang disadur jaksa terungkap, dalam perkara ini Apkomindo telah menerima keuntungan Rp 30 juta dari PT Dyandra Promosindo. "Jaksa penuntut umum telah mengada-ada dan memelintir kesaksian terdakwa dalam persidangan. Dalam keterangan terdakwa sebelumnya tak pernah menyebutkan telah menerima uang Rp 30 juta tetapi kok jaksa penuntut umum bisa menuliskan hal itu dalam P-42 nya,"  lanjut Ari Seno SH menegaskan.

“Tuntutan JPU yang dinilai memberatkan yang dibacakannya dalam persidangan kamis 10/08/17  juga merupakan pemutarbalikkan fakta, disitu dikatakan bahwa Hoky tidak mau minta maaf kepada pihak saksi pelapor, padahal dalam berita acara persidangan pasti dicatat faktanya Hoky dan team mediasi Apkomindo pernah melakukan beberapa kali upaya perdamaian, namun justru saksi pelapor minta uang 5 milyar kalau mau dimaafkan. Perdamaian semacam apa yang diharapkan kubu pelapor kalau demikian ? Ini justru bisa dikatakan sebagai upaya pemerasan terhadap terdakwa.” Ungkap Penasihat Hukum Terdakwa kepada awak media.

“JPU juga menafikan keterangan saksi saksi dalam persidangan, karena dari pemeriksaan keseluruhan saksi tidak ada seorangpun saksi yang benar benar mengetahui dugaan pelanggaran Hak Cipta oleh terdakwa. Saksi saksi yang dihadirkan hanya mengetahui adanya dugaan pelanggaran hak cipta logo Apkomindo dari iklan di Koran atau maling list di group Apkomindo atau melalui chatting di Whattsapps grup. Dan justru saksi Entin Kartini yang dalam BAP disebutkan hadir pada Pameran Mega Bazaar Consumer Show di JEC Bantul tanggal 5 – 9 Maret 2016 malah tidak dapat dihadirkan dipersidangan oleh JPU Ansyori.” Tambah Ariseno.

“Sebagai catatan dalam SURAT TUNTUTAN (P-42) No. Reg. Perkara : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 halaman 26, pada unsur “barang siapa” dalam tuntutan JPU Ansyori terlihat jelas kengawurannya, disitu tertulis….Dalam berita acara pemeriksaan, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. “menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan”…. Padahal Hoky ini pengusaha computer, lalu apa korelasinya dengan hasil hutan ? Apakah ini bukan ngawur ?”Tanya Penasihat Hukum Ariseno Soeharsono, SH.,MH. kepada awak media.

Pada halaman 26 itu juga terdapat kata kata yang di Tip – Ex yang bagi saya mengindikasikan bahwa surat tuntutan tersebut merupakan copy paste dari Surat Tuntutan untuk orang lain, kecurigaan tersebut ditambah lagi pada halaman 26 pada paragraf terakhir halamannya dipotong, padahal Surat Tuntutan (P-42) merupakan dokumen legal, ini indikasi kuat untuk mempertanyakan profesionalitas JPU dalam menangani perkara aquo,”Tandas Ariseno.

“Lalu terkait perdamaian Tersangka Utama Dicky Purnawibawa ST yang katanya sudah dilakukan dengan saksi pelapor, bagi saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa adalah cacat hukum. Perdamaian harus dilakukan dengan pencabutan berkas perkara di depan 4 orang saksi, yaitu saksi pelapor, terlapor dan saksi penyidik kepolisian dan Kejaksaan karena berkas sudah P-21. Apalagi upaya perdamaian tersebut sudah kedaluwarsa karena sudah lebih dari 3 bulan. Produk hukum perdamaian Dicky dalam hal ini tidak sah. Dan saya akan segera mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memproses Dicky Purnawibawa ST dengan melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri Bantul untuk disidangkan.”Tegas Ariseno lagi.

“Profesionalitas jpu juga perlu dipertanyakan lebih lanjut, karena jangankan membuat tuntutan. untuk menuliskan nama maupun nomer NIP pribadi JPU yang dibuat dan ditandatangani olehnya sendiri selaku jaksa penuntut umum saja tidak benar dan  berbeda-beda, sebagai bukti fakta kita lihat saja pada saat membuat surat penahanan tertanggal 24 november 2016; nama JPU ANSORY, SH DENGAN NIP: 19591221 199403 1 001, SEDANGKAN PADA SAAT MEMBUAT SURAT DAKWAAN TERTANGGAL 12 JANUARI 2017; NAMA JPU ANSYORI, SH DENGAN NIP: 19591212 199403 1 001, KEMUDIAN PADA SAAT MEMBUAT SURAT TUNTUTAN TERTANGGAL 10 AGUSTUS 2017; NAMA JPU ANSYORI, SH DENGAN NIP: 19591221 199403 1 001, jadi pada ketiga surat tersebut nama dan nomer NIP JPU tidak konsisten dan berubah sebanyak tiga kali juga.” Ungkap Ariseno
 

Upaya kriminalisasi terhadap Hoky memang terang benderang, terbukti Hoky telah langsung ditahan  sejak tanggal 24 November 2016 selama 43 hari tanpa diperbolehkan menghubungi Penasehat Hukumnya saat akan dilakukan penahanan dan juga tidak diperiksa kesehatannya saat sebelum dilakukan penahanan serta baru bisa menghubungi Penasehat Hukum dan keluarga saat telah berada didalam mobil tahanan.

Perlu dicatat bahwa Ir. Soegiharto Santoso memang dikenal sebagai orang yang senang berorganisasi. Salah satunya sebagai Tim Relawan Jokowi, sehingga  Hoky selalu hadir pada kegiatan kegiatan tersebut, sebut saja hadir pada acara Silatnas baik SILATNAS I maupun SILATNAS II.

Dalam kegiatannya berorganisasi patut dicatat pula bahwa Ir. Soegiharto Santoso aktif di Apkomindo, Aptiknas,  Kadin, Asisindo, LSP Komputer, Onno Centre International, Komunitas Sales Indonesia (KOMISI), KPTIK, Koalisi Anak Madani Indonesia (KAMI), APOI dan ACCI. Selaku Tim Relawan Jokowi maka Hoky akan meminta perlindungan Presiden terkait kasus yang menjeratnya di PN Bantul seperti diungkapkan oleh Ariseno Soeharsono Penasihat Hukumnya. 

“Pledoi yang akan kami sampaikan pada persidangan berikutnya nanti, setelah kami bacakan di depan persidangan akan kami kirimkan juga sebagai lampiran atas surat kami memohon keadilan dan perlindungan hukum kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada :

- Ketua Komisi Yudisial RI

- Ketua Komisi Kejaksaan RI

- Ketua Mahkamah Agung RI

- Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

- Jaksa Agung Kejagung RI

- Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan RI

- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum RI

- Ketua Komisi III DPR RI

- Ketua Ombudsman RI

- Ketua Komnas HAM RI

- Kapolri

- Kadiv Propam Mabes Polri

- Komisi Kepolisian Nasional RI

- Ketua Pengadilan Tinggi Dareah Istimewa Yogyakarta

- Ketua Pengadilan Negeri Bantul- DIY

- Kepala Kejaksaan Tinggi Dareah Istimewa Yogyakarta

- Kepala Kejaksaan Negeri Bantul- DIY

- Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI)

- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

- Forum Pers Independent Indonesia (FPII)

- Media Massa Nasional baik online, cetak maupun elektonik dan televisi

Hal ini kami lakukan karena kasus dugaan pelanggaran penggunaan hak cipta seni logo Apkomindo oleh Ir. Soegiharto Santoso bin Poeloeng Santoso diduga kuat merupakan upaya kriminalisasi,”Pungkasnya.

Dalam sidang ke 26 yang berlangsung PN Bantul, Kamis (10/8/2017), Terdakwa Ketua Umum DPP Apkomindo, Ir Soegiharto Santoso alias Hoky (55 tahun) warga Pesing Poglar Kel Kedaung Kali Angke Cengkareng dituntut maksimal dengan hukuman 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejagung RI, Ansyori SH. Selain itu Hoky juga dibebankan membayar denda Rp 4 miliar subsider 6  bulan kurungan.

Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 113 ayat 4 UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena menyuruh melakukan penggunaan logo Apkomindo tanpa izin.

Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak menghargai karya cipta orang lain. Selain itu terdakwa tak mau melakukan perdamaian atau tidak meminta maaf kepada saksi pelapor. Terdakwa juga bersikeras tidak mau minta maaf walaupun saksi pelapor bersedia memaafkannya.

Namun, sebagian pendiri Apkomindo yang dimotori oleh Sonny Franslay, lalu diikuti oleh Agus Setiawan Lie dan Irwan Japari, serta sebagian pengurus lainnya seperti Hidayat Tjokrodjojo, Henkyanto Tjokroadhiguno, Hengky Gunawan, Iwan Idris, Rudi Dermawan Muliadi, Faaz Ismail dan Entin Kartini menilai jabatan Soegiharto sebagai Ketua Umum tidak sah, sementara pendiri lainnya seperti Efendi Ruslim dan John Franko serta Ir. Wiriadi Tirtariyadi tidak ingin terlibat dengan permasalahan kriminalisasi ini, sedangkan salah satu pendiri lainnya yaitu Daniel Tjahjadi telah Almarhum

Skenario kriminalisasi terhadap Hoky sudah lama terjadi. Sebab sejak awal telah beredar informasi tentang “ada orang yang sudah siap menyediakan dana supaya Hoky masuk penjara”. Dan itu semakin terbuka ketika saksi Ir. Henkyanto Tjokroadhiguno dihadirkan dalam persidangan pada tanggal 9 Maret 2017 di PN Bantul.

Dia mengatakan "Saya tahu nama-nama orang yang siap menyediakan dana dan lebih dari 2 (dua) orang, salah satunya adalah Suharto Juwono, namun nama-nama lainnya saat ini belum teringat," kata Henkyanto Tjokroadhiguno sambil tertawa kepada Majelis Hakim, terkesan seolah-olah memang persidangan sudah berada dibawah kendali dirinya.

"Proses sidangpun berjalan sangat lambat karena JPU tidak serius menghadirkan saksi-saksi, bahkan telah 2 kali persidangan yang sama sekali tidak dihadiri seorang saksipun, saksi kunci Entin Kartini yang melihat langsung adanya pameran dan atas keterangan Entin itu pula di jadikan dasar pelaporan oleh kubu Sony Franslay, namun sampai sidang ke 27 kali belum pernah dihadirkan, termasuk saksi kunci Iwan Idris yang mengaku sebagai pendiri, walaupun kenyataanya benar ada pameran tersebut yang diselenggarakan sekitar Maret 2016, namun Mega Bazaar tersebut murni atas prakarsa DPD Apkomindo DIY yang bekerja sama dengan PT Dyandra selaku EO Mega Bazaar. Saksi Entin Kartini juga diduga melakukan Rekayasa saat di lakukan BAP, sebab Fakta foto-foto dokumentasi kegiatan Munaslub Apkomindo DKI Jakarta yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Terdakwa tidak menggunakan logo Apkomindo, namun didalam BAP; Entin Kartini, Agus Setiawan Lie, Rudi Dermawan Muliadi, Sonny Franslay dan Ir. Irwan Japari direkayasa dengan menampilkan logo Apkomindo. " Ujar Penasihat Hukum Terdakwa.

Sementara itu secara terpisah,  Anggota Komisi Kejaksaan RI Periode ke II, Kamilov Sagala S.H., M.H., yang sempat dihubungi mengatakan; "Mengingat kasus ini sudah mengarah kepada kriminalisasi pribadi seseorang yaitu Sdr. Ir. Soegiharto Santoso/ Hoky dan jelas sudah menzolimi keluarganya, maka tidak ada kata lain siapapun dimuka bumi wajib membantu dan meluruskannya, agar tidak terjadi kesesatan penegakkan hukum di NKRI. 'Merdeka atau Mati Keadilan'." Tegasnya.

Saksi kunci Entin Kartini kasus pelanggaran Hak Cipta Logo Apkomindo

Gambar : Saksi Entin Kartini Saksi kunci yang dalam BAP disebut sebut hadir pada pameran mega bazaar 5 - 9 Maret 2016, namun tidak pernah dihadirkan oleh JPU.

(Dharma dan team@Wartaone)

Berita Terkait

00026500

Total pengunjung : 26500
Hits hari ini : 122
Total Hits : 127053
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)