30 Desember 2016 | dilihat: 742 Kali
MK Bakal Selesaikan Gugatan UU Pilkada yang Diajukan Ahok
noeh21

WartaOne, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan perkara uji materi UU Pilkada yang diajukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Perkara gugatan Pak Ahok sidangnya sudah selesai, tapi perkaranya masih dalam proses pembahasan di RPH," ujar Arief di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (30/12), seperti dilansir dari Antara.

Sebagian kalangan menyebut MK terlambat dalam memutus perkara gugatan Ahok, sapaan Basuki, karena tahapan kampanye Pilkada tak lama lagi akan berakhir, yaitu 11 Februari 2017 atau tersisa 43 hari lagi. Namun, Arief mengatakan bahwa putusan MK berlaku ke depan dan tidak retroaktif.

"Kalau tahapan itu sudah berlangsung, dan perkara ini diputus setelah tahapan itu berlangsung, maka putusan ini berlaku untuk ke depan," kata Arief.

Arief kemudian berjanji segera menyelesaiakan dan memutus perkara ketentuan cuti petahana yang diajukan Ahok.

Ahok pada Agustus lalu telah mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 tentang cuti kampanye bagi petahana yang terdapat dalam UU Pilkada. Ia keberatan dengan kewajiban yang mengharuskan pejabat publik untuk mengambil cuti selama masa kampanye.

Mantan Bupati Belitung Timur itu berpendapat, sebagai pejabat publik dirinya memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana.

Dia juga menilai aturan mewajibkan cuti tersebut tidak wajar karena pada hakikatnya cuti merupakan suatu hak, sebagaimana tercermin pada hak PNS yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ahok berpendapat ketentuan tersebut seharusnya ditafsirakan bahwa cuti selama kampanye adalah hak yang bersifat opsional.

Dengan alasan itu, Ahok berharap MK mengabulkan gugatannya sehingga ia dan pejabat lain dapat memilih untuk tidak menggunakan cuti dan fokus bekerja menata daerah yang dipimpin. Hal itu, menurut Ahok, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. (wis/rel/aa)

Berita Terkait

00031356

Total pengunjung : 31356
Hits hari ini : 169
Total Hits : 156725
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)