24 November 2016 | dilihat: 801 Kali
Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Laporkan Ahmad Dhani, Ngawur!
noeh21
Foto: Ist

WartaOne, Jakarta - Kelompok Relawan Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) dan Projo melaporkan Ahmad Dhani ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya terkait orasinya pada unjuk rasa 4 November 2016.

Ahmad Dhani, dilaporkan ke Polda Metro Jaya lantaran dianggap telah melontarkan kata-kata yang tak pantas kepada Presiden Joko Widodo saat berorasi pada aksi 4 November lalu.

Berdasarkan LP/5423/XI/2016/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 7 November 2016, musikus terkenal itu pun terancam Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa dengan ancaman penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Selain itu, dia disangkakan melanggar Pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara.(tem)

Berkaitan dengan itu, hari ini, polisi memanggil delapan saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus penghinaan Presiden yang menjerat musikus Ahmad Dhani.  Menurut Ratna, delapan orang tersebut adalah dirinya, Mulan Jameela, Ahmad Dhani, Bachtiar Nasir, Munarman, Rizieq Shihab, Eggi Sudjana, dan Amien Rais. 

Namun, Ratna Sarumpaet memastikan bahwa dia tidak akan memenuhi panggilan penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait dengan dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo yang menjerat musikus Ahmad Dhani. Menurut Ratna, surat pemanggilan yang ditujukan kepadanya tidak jelas karena tak mencantumkan nama terlapor.

Menurut Ratna, tersangkanya tidak jelas, berantakan dan dia tidak mau dipanggil dengan cara seperti ini. Selain itu, Ahmad Dhani dilaporkan oleh rakyat, sementara pasal yang digunakan merupakan delik aduan.

“Ini masih ngawur! seharusnya Presiden sendiri yang melaporkan. Dulu SBY dia datang sendiri, namanya juga mengalihkan isu," ujarnya.

Berbeda dengan Eggy Sudjana. Ia tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada pukul 11.00 WIB.


"Ada satu hal yang mau saya tanyakan ke polisi, yakni dasar pemanggilan karena ada laporan polisi dari pelapor Riano Oscha (Laskar Rakyat Jokowi/LRJ)," katanya.

Menurutnya, pasal 207 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Penguasa, seharusnya pelaporan dilakukan oleh orang yang merasa dihina, dalam hal ini adalah Presiden.

"Harusnya yang merasa dihina itulah yang melapor," pungkasnya.(ant/tem/ep)



 

Berita Terkait

00031356

Total pengunjung : 31356
Hits hari ini : 181
Total Hits : 156737
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)