20 Desember 2016 | dilihat: 1007 Kali
Kontroversi Fatwa MUI 56/2016
noeh21

WartaOne, Jakarta –  Adanya laporan dari masyarakat sehubungan  dengan penggunaan atribut non-Islam terhadap muslim, dalam hal ini mengenakan atribut Kristen menjelang perayaan hari Raya Natal, menjadi salah satu pertimbangan bagi MUI untuk mengeluarkan Fatwa MUI 56/2016.

Terkait dengan Fatwa MUI tersebut yang ditindaklanjuti dengan adanya razia sebagai upaya mengawal fatwa MUI oleh anggota ormas tertentu, seperti yang terjadi pada pusat perbelanjaan di Surabaya, Minggu (18/12), Kapolri meminta untuk tidak melakukan razia tersebut.

Kapolri Tito Karnavian, meminta MUI untuk mengkomunikasikan Fatwa yang dikeluarkan kepada kepolisian supaya kepolisian bisa mengantisipasi kemungkinan dampaknya di masyarakat.

"Kepada MUI kita akan minta komunikasi. Tolong kalau ada fatwa yg dikeluarkan kalau kira-kira akan berdampak pada masyarakat luas ketertiban, toleransi, keamanan, tolong komunikasikan pada kami," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Selasa (20/12)

Bersamaan dengan itu, Kapolri juga mengatakan ingin mengirimkan petugas penghubung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar bisa saling berkoordinasi mengenai penerbitan fatwa-fatwa yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

"Kami minta pada MUI untuk kami bisa mengirimkan Liasion Officer (LO), petugas perantara atau LO yang ada di sana. Jadi kalau ada fatwa yang dikeluarkan kami tahu, supaya ada komunikasi," ucapnya.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan fatwa dapat menjadi dasar pembuatan regulasi meskipun bukan merupakan hukum positif atau peraturan yang berlaku untuk masyarakat pada saat ini.

"Jadi jangan karena fatwa bukan hukum positif, lalu diabaikan," kata Ketua Umum MUI Maruf Amin dalam konferensi pers di Gedung MUI, Jakarta, Selasa (20/12).

Maruf mencontohkan dengan adanya sejumlah fatwa MUI yang dijadikan rujukan pemerintah dan lembaga dalam merumuskan kebijakan, seperti misalnya dalam peraturan perbankan syariah.

Selain itu, MUI secara khusus menyinggung mengenai Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim yang diterbitkan pada 14 Desember 2016.

Terkait fatwa tersebut, Maruf berpendapat pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari kepolisian terutama terhadap adanya kemungkinan unsur pemaksaan dengan ancaman untuk menggunakan atribut agama tertentu.

MUI melalui Fatwa MUI 56/2016 memutuskan bahwa menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. MUI juga menetapkan tindakan mengajak atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.

MUI mendefinisikan atribut keagamaan sebagai sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas, atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi agama tertentu.

"Sebenarnya tidak sulit (mendefinisikan atribut). Yang jelas saja, seperti misalnya sinterklas, seperti itu (contoh) atribut-atribut keagamaan," kata Maruf.

Dalam menetapkan Fatwa MUI 56/2016 tersebut, MUI tidak berkonsultasi dengan kepolisian karena inisiatif perumusannya berangkat dari tuntutan dan pengaduan dari masyarakat.

Namun, Maruf mengatakan akan menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian untuk keperluan fasilitasi dan sosialisasi Fatwa MUI 56/2016 kepada masyarakat. (ant/ep)

Berita Terkait

00031352

Total pengunjung : 31352
Hits hari ini : 91
Total Hits : 156647
Pengunjung Online : 4

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)