15 Januari 2017 | dilihat: 783 Kali
Kinerja Komisi Informasi Pusat Dipertanyakan
noeh21

WartaOne, Jakarta - Pada hari selasa tanggal 27 September 2016 telah dilaksankan rapat pleno Komisi Informasi Pusat dengan notulensi sebagai berikut:

  1. Jadwal Persidangan, terakhir persidangan sudah mau tuntas semua. Tinggal 5 register (Abu Taram / Madiun, PT. PLN / Kalsel,  RS. Husada / Jakarta, Greenpeace / KLH, Kontra / Setneg). Untuk mempercepat penanganan sengketa informasi maka pelaksanaan persidangan selanjutnya harus dijadwalkan.
  2. Ada usulan terlebih dahulu membuat scope of work terhadap pembidangan yang ada, karena yang ada belum jelas.
  3. Posisi register tahun 2016, -/+ 46 register belum tahun - tahun sebelumnya. Apa yang harus dilakukan.? Pelaksanaan PSI tidak bisa ditunda karena tupoksi. Publik tidak bisa menunggu. Ide untuk memperbaiki pembidangan dengan memperjelas scope of work juga harus dilakukan. Keduanya harus berjalan.
  4. Disepakati sampai tanggal 30 september 2016 bagi komisioner bidang persidangan untuk menyusun jadwal persidangan khusus register tahun 2016. 3 oktober 2016 telah beredar usulan jadwal persidangan. Selambat - lambatnya pada tanggal 10 oktobrer 2016 sudah dapat dilaksankan persidangan untuk register yang baru. Dalam hal bidang persidangan belum dapat menyusun jadwal tersebut sampai dengan batas tanggal yang disepakati diatas, dapat diambil alih oleh pimpinan.
  5. Persidangan yang akan datang tidak tebang pilih, semua register dari januari sd data terupdate tahun 2016 agar disidangkan. 2 ruang sidang yang akan dimaksimalkan untuk penyelenggaraan persidangan akan dilakukan secara optimal dalam setiap harinya.

Sesuai isyarat Undang - Undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 pasal 38 ayat (2) "proses penyelesaian sengketa informasi paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus hari) kerja"

Namun kenyataannya masih banyak sengketa informasi yang belum diselesaikan, Sebut saja sengketa informasi antara pemohon dengan termohon :

1. PT. Jababeka

2. PT. Surya Madistrindo

3. BNPB

4. PT. Best Agro Internasional Grup

5. PT. Suryamas Cipta Perkasa

6. PT. Berkah Alam Fajarmas

Atas kejadian tersebut, Komisi Informasi Pusat semestinya amanah dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang - undangan tentang keterbukaan informasi.

Publik berharap Komisioner Komisi Informasi Pusat, prosedural dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bilamana ada masalah internal di KIP harus diselesaikan secara bijak tanpa harus mengorbankan masyarakat. (Nrk)

Berita Terkait

00036994

Total pengunjung : 36994
Hits hari ini : 86
Total Hits : 170235
Pengunjung Online : 2

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)