11 November 2016 | dilihat: 336 Kali
Gelar Perkara Ahok Sebaiknya Tidak Melibatkan DPR
noeh21
Foto: Ist

WartaOne, Jakarta - Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T. Purnama alias Ahok akan dilakukan pada Rabu (16/11) pekan depan.

"Gelar perkara Rabu (16/11)," kata Irjen Boy dalam pesan singkat, Jumat.

Ia menambahkan dalam rencana gelar perkara tersebut, akan dilakukan di kantor Bareskrim Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat. Proses gelar perkara pun akan dilakukan secara tertutup.

"Gelar perkaranya tidak terbuka seperti live di media," katanya.

Menurutnya, gelar perkara akan disaksikan langsung oleh pihak pelapor, para saksi ahli, Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan anggota Komisi III DPR.

Kemudian, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto akan mengumumkan hasil gelar perkara tersebut pada Kamis (17/11) di Mabes Polri.

"Selanjutnya (hasil) dicatat dalam notulen dan diumumkan pada Kamis oleh Kabareskrim," katanya.

Sementara itu, sebelumnya Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menilai Kepolisian sebaiknya tidak melibatkan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam gelar perkara.

 Wacana pelibatan anggota DPR lewat Tim Pengawas Kasus muncul dalam rencana polisi melakukan gelar perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan calon Gubernur DKI Jakarta inkumben Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Ismail, pelibatan anggota Komisi Hukum tidak dibenarkan karena anggota Parlemen Senayan bukan penyidik dan bukan penegak hukum.

"Keterlibatan DPR hanya akan mengundang potensi politisasi lebih jauh dan mengikis independensi penyidik," ujar dia, Rabu, 9 November 2016.

Saat ini, Perkara yang menyeret Ahok berada dalam fase penyelidikan. Menurut Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa dilakukan penyidikan.

Penyelidikan kasus Ahok belakangan menyita perhatian publik, misalnya demonstrasi di depan Istana Kepresidenan pada 4 November 2016, yang menuntut Ahok dihukum. Ismail berpendapat protes publik itu membuka peluang polisi melakukan gelar perkara terbuka agar independensi penyidik bisa dikontrol.

Selain itu, Ismail menilai rencana DPR membentuk Tim Pengawas Kasus tidak tepat karena DPR tidak boleh mengawasi perkara secara spesifik.(ant/temp)

 

Berita Terkait

00031408

Total pengunjung : 31408
Hits hari ini : 391
Total Hits : 156947
Pengunjung Online : 3

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)