16 Januari 2017 | dilihat: 606 Kali
FPI Tuntut Pelaku Penganiayaan dan Copot Kapolda Jabar
noeh21
Foto: Ist

WartaOne, Jakarta – Insiden yang terjadi pada Kamis (12/01) lalu antara Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dengan Front Pembela Islam (FPI) di Mapolda Jawa Barat, berujung pada tuntutan pencopotan Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan atas pembiaran GMBI menyerang FPI.

Insiden itu terjadi usai pemeriksaan terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab atas tuduhan penistaan Pancasila dan Proklamator yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarnoputeri.

Massa yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut berkisar antara 10.000 orang, sehingga Polda Jabar, yang terdapat di jalan Bypass Soekarno Hatta hingga bundaran Ciburu macet total lantaran massa FPI memenuhi sisi kiri jalan dan massa GMBI berkerumun di kanan jalan.

Bentrokan yang terjadi sekitar 30 menit tersebut membuat massa FPI pontang panting dikejar oleh massa GMBI hingga terdapat beberapa korban di pihak FPI yang salah satunya adalah korban luka bacok.

Berkaitan dengan peristiwa bentrok tersebut, Massa yang tergabung dalam Laskar Pembela Islam menggelar aksi unjuk rasa yang  bertajuk Aksi 161, Senin (16/1/2017), menuntut agar pihak kepolisian segera mengusut pelaku penganiayaan terhadap sejumlah anggota FPI. Laskar FPI melakukan longmarch dari Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menuju Mabes Polri di Jalan Trunojoyo. 

Selain itu, aksi yang diikuti sekitar 5000 orang tersebut juga meminta untuk mengusut  aktor intelektual dalam peristiwa bentrok Bandung. Bersamaan dengan itu, FPI juga meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mencopot Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan, karena dianggap telah melakukan pembiaran hingga terjadi bentrok antara massa FPI dan GMBI.

Siapakah GMBI?

Nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) saat ini tengah ramai diperbincangkan. GMBI mencuat pasca bentrok dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).

Dari berbagai sumber menyebutkan bahwa GMBI didirikan pada tahun 2002 di Bandung, Jawa Barat. Banyak pihak menyebut bahwa organisasi ini abal-abal, lantaran tidak diketahui jelas tujuan serta isu apa yang benar-benar mereka soroti. Meski demikian, sekretariat GMBI banyak berdiri di daerah Jabar.

Mula-mula LSM ini sering dikenal warga Jabar karena aksi nekatnya melaporkan sejumlah pejabat daerah Jabar atas dugaan korupsi. Seperti mantan Bupati Garut Aceng Fikri, mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, hingga Wali Kota Bandung saat ini, Ridwan Kamil. 

Seiring waktu, LSM yang mendaulat M Fauzan Rachman sebagai pemimpin utamanya itu, muncul menyoroti isu-isu nasional. GMBI pernah melaporkan mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transkasi, Yunus Husein atas dugaan pembocoran rahasia negara terkait aliran dana 'Rekening Gendut' Jenderal Polisi Budi Gunawan.

Puncaknya, saat terjadi kisruh antara KPK Vs Polri pada awal 2015 lalu, terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka di KPK, GMBI kerap menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK, Jakarta. Mereka menganggap penetapan tersangka Budi Gunawan cacat hukum.

Tak hanya itu, GMBI juga ikut melaporkan Ketua KPK saat itu, Abraham Samad atas kepemilikan senjata api ilegal ke Bareskrim Polri. GMBI menduga senjata api itu diberikan oleh Komjen Suhardi Alius yang sebelumnya menjabat Kabareskrim Polri. GMBI menganggap pemberian itu termasuk gratifikasi.

Pada tahun 2016 lalu, GMBI pula yang mendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), pasca gagalnya Budi dilantik sebagai Kapolri karena tersangkut kasus di KPK. Kasusnya akhirnya dianulir praperadilan dengan keputusan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah.

Di Pemilu Presiden 2014 silam, GMBI tampil sebagai salah satu LSM yang mendeklarasikan diri mendukung Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Rachman sendiri pernah mencalonkan diri sebagai caleg DPRD dari Partai Demokrasi Kebangsaan untuk IX Jabar. Dalam beberapa tulisan disebut Rachman sebagai militan PDIP. Ia bahkan dikatakan sangat kagum dengan mendiang Taufiq Kiemas, suami dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ormas yang banyak dikendalikan oleh para pemuda ini juga pernah bentrok besar dengan Pemuda Pancasila di Cirebon. Dugaan perkelahian mereka karena berebut lahan pengamanan proyek.

Pada Agustus 2016, GMBI juga pernah terlibat bentrokan dengan LSM Bela Pengandaran. Bentrokan yang membuat kantor DPRD serta beberapa kendaraan rusak parah itu dipicu aksi tudingan GMBI atas dugaan korupsi proyek PON XIX.

Dibeking Jenderal Polisi

Nama GMBI semakin mentereng setelah salah satu pimpinan lembaganya adalah petinggi Polri. Benar saja, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan ternyata didapuk sebagai pembina LSM ini. Ia pun tak sungkan mengakui jabatan tersebut setelah LSM binaanya disebut terlibat bentrok dengan FPI.

"Saya memang banyak membina, tetapi saya membina agar mereka beradab. Bukan hanya satu tapi banyak," kata Anton Charliyan di Mapolda Jawa Barat, Bandung, Jumat, 13 Januari 2017.

Mabes Polri sejatinya sudah mengetahui kegiatan 'sampingan' Anton Charliyan. Polri juga tak keberatan bila ada anggotanya yang ikut dalam kepengurusan LSM, atau perkumpulan organisas (viva.co.id)

Nama GMBI semakin mentereng setelah salah satu pimpinan lembaganya adalah petinggi Polri. Benar saja, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan ternyata didapuk sebagai pembina LSM ini. Ia pun tak sungkan mengakui jabatan tersebut setelah LSM binaanya disebut terlibat bentrok dengan FPI.

"Saya memang banyak membina, tetapi saya membina agar mereka beradab. Bukan hanya satu tapi banyak," kata Anton Charliyan di Mapolda Jawa Barat, Bandung, Jumat, 13 Januari 2017.

Mabes Polri sejatinya sudah mengetahui kegiatan 'sampingan' Anton Charliyan. Polri juga tak keberatan bila ada anggotanya yang ikut dalam kepengurusan LSM, atau perkumpulan organisasi kemasyarakatan. Polri nyatanya memperbolehkan anggotanya ikut dalam keanggotaan ormas.
"Tidak ada larangan, jangankan pejabat, seorang Babinkabtimbas di desa diminta jadi perkumpulan tertentu itu suatu kehormatan, dengan catatan untuk tujuan kebaikan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Rikwanto di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Januari 2017.

Namun, jika organisasi tersebut melakukan tindak pidana, maka tidak serta merta menyalahkan pengurusnya secara keseluruhan, melainkan pribadi masing-masing. "Kalau ada tindak pidana itu tanggung jawab pribadi," katanya. (viva/abrar)

Berita Terkait

00062682

Total pengunjung : 62682
Hits hari ini : 22
Total Hits : 240787
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120