15 April 2017 | dilihat: 510 Kali
Dugaan Ancaman Pembunuhan, Maskur Husain KABID Hukum IPJI Meminta Pimpinan Polri Segera Tindak Oknum Polisi Kanit Intel Polsek Moraid
noeh21
Maskur Husain, SH, Kepala Bidang Hukum Ikatan Penulis dan Journalis (IPJI)

WartaOne#Jakarta- Ketua bidang Hukum Ikatan Penulis Jurnalis (IPJI) Maskur Husain SH mengecam keras tindakan tidak bermoral oknum Polisi Kanit intel Polsek Moraid terkait dugaan rencana pembunuhan terhadap Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis DPW IPJI Papua Barat.

“Pimpinan Polri harus segera menyelidiki masalah ini. Rencana pembunuhan wartawan merupakan rencana keji dan tak boleh dibiarkan,” Tegas Maskur Husain SH kepada WartaOne, Sabtu (15/4).

Sebelumnya Ketua IPJI Papua Barat Hasan Lessy dan Direktur Eksekutif LBH Keadilan Masyarakat dan Pers Papua Barat (KMP2B), Moh Iqbal Muhiddin, SH melaporkan Bripka M ke Propam Polres Sorong, Rabu (12/4).

Laporan dilakukan karena adanya kabar dugaan  Bripka M pernah bicara di hadapan beberapa orang bahwa dia mengaku pernah disuruh pimpinannya untuk membunuh seorang wartawan di Kota Sorong. Orang tersebut adalah  Ketua DPW IPJI Papua Barat.

Salah satu yang mendengar ucapan Bripka M adalah Koordinator Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi (LABAKi) Papua Barat, Andrew Warmasen. Kemudian, Andrew Warmasen yang dalam kesibukannya selalu bersinergi dengan para insan pers di Papua Barat ini langsung menyampaikan hal tersebut ke sejumlah wartawan nasional maupun lokal yang ada di Kota Sorong.

Mendengar  hal itu solidaritas wartawan tergugah. Melalui beberapa perwakilan wartawan media cetak dan elektronik mendatangi Polres Sorong dan melaporkan Bripka M ke Propam.

Baca Juga : Dugaan Ancaman Pembunuhan, Maskur Husain KABID Hukum IPJI Meminta Pimpinan Polri Segera Tindak Oknum Polisi Kanit Intel Polsek Moraid

“Tindakan yang dilakukan Bripka M menunjukkan ke tidak profesionalan dan sangat mencederai institusi Polri, khususnya Polres Sorong. Ini kan sudah dikategorikan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur di dalam pasal 368 ayat 1 KUHP. Meskipun Brigpol M ketika dimintai klarifikassi terkait hal tersebut mengklaim bahwa apa yang ia sampaikan sifatnya hanya bercanda, tetapi hal itu sangat tidak pantas, palagi yang bersangkutan berkapasitas sebagai Kanit Intel Polsek Moraid,” Ungkap salah seorang wartawan di Sorong.

Menurut Maskur, Polisi merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, keberadaan kepolisian secara kontitusi diatur dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945. Di sana dinyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Adapun tugas dan wewenang kepolisian Indonesia diatur lebih lanjut dalam UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, tugas utama polisi adalah:

  1. Sebagai alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
  2. Sebagai pengayom, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat begi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Bersama-sama dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara lainnya, membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
  4. Membimbing masyarakat demi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu diminta agar propam polri dapat menindak oknum tersebut sesuai tupoksi yang berlaku.

(red)

Berita Terkait

00036987

Total pengunjung : 36987
Hits hari ini : 57
Total Hits : 170206
Pengunjung Online : 5

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)