25 Januari 2017 | dilihat: 1598 Kali
DPRD Kebumen Bancakan Dana POKIR
noeh21

WartaOne, Kebumen – Paska Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap ijon proyek di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kebumen, Anggota Komisi A DPRD, Dian Lestari dipanggil sebagai saksi atas terdakwa Hartoyo, Direktur PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (24/1).

Dalam kesaksiannya, Dian Lestari mengatakan, bahwa pemberian fee kepada anggota DPRD Kebumen adalah hal yang wajar yang biasa disebut sebagai dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir).

“Dana Pokir merupakan kesepakatan antara anggota legislatif dengan eksekutif.  Bertujuan untuk memuluskan proses anggaran yang telah ditentukan dan baru muncul pada tahun 2016,” ucap Dian di Pengadilan Tipikor  Semarang yang dipimpin oleh Hakim Sitoyo.

Dian menerangkan, perumusan anggaran diatur oleh Sekda Kabupaten Kebumen, Adi Pandoyo yang  telah menjadi tersangka dalam perkara ini, sehingga proses penganggaran tidak gaduh dan tepat waktu dan Pokir tersebut ada di semua Komisi DPRD Kebumen.

Hakim Sitoyo menegaskan kepada saksi bahwa penerimaan dana Pokir itu adalah perbuatan yang keliru. Namun saksi (Dian) menjelaskan, dana itu diterima atas desakan rekan-rekannya. 

“Memang dana pokir itu tidak resmi dan tidak benar. Uang ini juga sebenarnya untuk cost politic (biaya politik, red) yang tak bisa saya jelaskan,” kilahnya.

Dian mengaku, terdakwa (Hartoyo) akan melaksanakan proyek pengadaan Teknologi Informasi Komputer (TIK). Oleh karena itu, para anggota mendesak supaya  rekanan segera memberikan dana Pokir sesuai dengan kesepakatan, yaitu 10 persen dari kontrak proyek sebesar Rp 750 juta.

Dijelaskan juga, bahwa pemberian fee 15 juta dari Hartoyo kepada saksi Zaini Miftah bukanlah suap/ijon tapi kompensasi dari tersangka Hartoyo sebagai bagi hasil kerjasama yg diberikan di depan.

Dalam sidang itu juga terungkap, bahwa pemberian uang dari Hartoyo langsung kepada Zaini Miftah melalui rekening Bank BNI.

Menurut kesaksian Arif Budiman ketika dicecar oleh Hakim apakah ada aliran dana untuk Bupati, dijawab tidak ada. Bahkan Bupati telah menganjurkan supaya  untuk mengikuti lelang harus sesuai dengan aturan yang ditentukan

Dalam sidang ketiga yang menghadirkan 4 saksi yaitu Dian lestari, Zaini Miftah, Arif Budiman dan Agus Hasan juga terungkap bahwa Bupati meminta agar penyedia  jasa adalah benar-benar produsen hingga bisa mendapatkan harga yang murah dengan kualitas yang baik.

OTT oleh KPK atas Komisi A DPRD Kebumen, Yudi Tri Hartanto dan Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen, Sigit Widodo serta Sekda Kebumen, Adi Pandoyo, mencuat karena Komisi A yang iri dengan Komisi lain yang telah mendapat dana Pokir tersebut. (P66/SM)

 

Berita Terkait

00031352

Total pengunjung : 31352
Hits hari ini : 72
Total Hits : 156628
Pengunjung Online : 5

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)