18 Maret 2017 | dilihat: 2611 Kali
Dokumen Palsu Mengancam Keberadaan Warga Desa Rawajaya
noeh21
Foto: Asrul

WartaOne, Tobelo - Malut  - Masyarakat Desa Rawajaya Kecamatan Kota Tobelo Halmahera Utara pada waktu belakangan ini merasa resah dan tidak puas terkait persoalan sengketa lahan hunian mereka yang mencuat sejak tahun 2011 silam. Mereka adalah ahli waris dan pemilik sah lahan tersebut.

Terhitung sejak tahun 2011 hingga 2015, kasus sengketa ini telah melewati empat kali persidangan hingga berakhir di Mahkama Agung (MA), dengan putusan perkara Nomor 484 PK/Pdt/2015.

Hasil putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkama Agung (MA) ini tidak berpihak kepada 31 orang warga Desa Rawajaya sebagai pihak tergugat.

Salah seorang warga masyarakat Desa Rawajaya, Irwan Ismail mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap hasil putusan Pengadilan Tobelo dan hasil PK oleh MA yang tidak berpihak kepada warga Desa Rawajaya.

“Ada kejanggalan dalam proses hukum, bahkan bukti-bukti dokumen dari pihak penggugat terkesan manipulasi atau palsu. Anehnya lagi, tanah yang dipersengketakan luasnya 2 hektar namun zona eksekusinya seluas 4 hektar. Sehingga hal ini memaksa 300 kepala keluarga yang berada di lokasi harus mengosongkan rumahnya demi kepentingan eksekusi,” ucap Irwan.

Terkait dengan itu, Irwan Ismail berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupatan Halamahera Utara agar lebih bijak melihat persoalan ini.

Sementara, Muhammad Konoras selaku kuasa hukum dari pihak tergugat serta warga Desa Rawajaya menengarai adanya semacam kekeliruan, sebab Putusan atau Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah  Agung atas kasus lahan yang dipersengketakan tersebut adalah putusan yang terburuk sepanjang sejarah penegakan hukum di Republik ini. Pasalnya, masa pertimbangan hukum putusan PK menerima membatalkan putusan kasasi.

“Mahkama Agung dengan alasan tanah tersebut telah diukur pada saat sidang di tempat sebagai bukti baru/NOVUM,  padahal bukti tersebut sudah dipertimbangkan oleh Judex Factiedan Judex Jurist. Dan bukti-bukti baru milik penggugat pada saat persidangan di PN tersebut belum di serahkan kepada pihak MA. Selain itu, masyarakat Desa Rawajaya yang telah memiliki SHM atas tanah tidak diikutsertakan sebagai tergugat pada gugatan awal,”papar Konoras.

Muhammad Konoras juga mengatakan, PN Tobelo tidak menyebutkan luas tanah milik penggugat yang akan dieksekusi, sehingga menurutnya, Ketua PN terburu-buru mengeluarkan surat eksekusi tanah obyek sengketa.

“Kalau hal itu tetap dilakukan oleh PN, bisa-bisa ketua PN dikategorikan sebagai pihak yang keliru dalam melakukan eksekusi dan itu bisa fatal,” tegasnya.

Menurut Konoras, putusan  PK oleh MA dianggap buruk, akan tetapi itulah putusan hukum yang harus diterima sebagai sebuah aturan. Namun ia juga akan mengajukan gugatan perlawan jika ketua PN Tobelo  melakukan ekseskusi lahan Rawajaya untuk perluasan pelabuhan kontener, terminal, tempat parkir, dan ruang tunggu.

“Jika ketua PN Tobelo memaksakan kehendak untuk mengeksekusi lahan Rawajaya, maka selain meminta perlindungan hukum ke lembaga MA, juga kepada lembaga negara lainnya. Karena dari aspek hukum masyarakat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Tobelo atas sita eksekusi,” tegas Muhammad Konoras.

Kondisi sosial yang terjadi di Desa Rawajaya ini memancing rasa simpati dari berbagai elemen aktifis  gerakan di wilayah Maluku Utara.

Seperti halnya Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Ternate, AlimunNasrun. Secara kelembagaan akan terus mengawal kasus sengketa lahan tersebut. menurutnya, ada keberpihakan pada persoalan ini. Pemerintah Bupati Halmahera Utara Frans Maney telah melibatkan pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik luas lahan sekitar 4 hektar. Padahal, pada kenyataannya penggugat hanya memiliki lahan seluas kurang lebi 2 hektar.  

Desa Rawa Jaya secara geografis masuk dalam areal pelabuhan kontener, milik PT. Pelindo, dan berpeluang besar membutuhkan lahan besar sebagai zona pelabuhan kontainer kota Tobelo. Sehingga Bupati  Halmahera  Utara,  Frans Manery turut terlibat dalam kasus sengketa lahan di Desa Rawa Jaya.

Sejauh ini, Bupati Halmahera Utara terkesan menutup mata dalam persoalan sengketa lahan Desa Rawajaya, karena sampai saat ini, pemerintah Halmahera Utara belum bertemu secara langsung dengan masyarakat setempat dan pemerintah pun belum menyediakan lahan relokasi bagi masyarakat.

Alimun Nasrun mengaku sangat prihatin atas kasus yang ironis ini. Menurutnya, lahan seluas 4 hektar yang dihuni oleh 300 KK akan di gusur hanya demi kepentingan pemerintah Halamahera Utara tanpa memikirkan kepentingan rakyat. 

“Secara institusi GMNI tidak akan tinggal diam melihat persoalan ini, karena sudah barang tentu ini menjadi tanggungjawab kami selaku organisasi yang berjuang untuk rakyat. Walaupun sudah ada anggaran sebesar Rp.5 miliyar yang di siapkan untuk perluasan pelabuhan kontener untuk di bangun terminal, tempat parkir, dan ruang tunggu yang masuk dalam areal Desa Rawajaya,” Pungkasnya.(asrul)                        

Berita Terkait

00030903

Total pengunjung : 30903
Hits hari ini : 115
Total Hits : 155761
Pengunjung Online : 3

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)