04 Desember 2018 | dilihat: 1875 Kali
Muhammad Iqbal, Kasudin Pertamanan Jakarta Utara
Diduga Selewengkan Dana Pembebasan Lahan RTH Semper Barat
noeh21
Muhammad Iqbal, Kasudin Pertamanan dan Pemakaman Kota Administratif Jakarta Utara disinyalir mengetahui tanah untuk RTH Semper Barat milik Muhammad Herry,
Muhammad Iqbal, Kasudin Pertamanan dan Pemakaman Kota Administratif Jakarta Utara, diduga kuat telah menyelewengkan dana pembebasan lahan warga yang digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pasalnya, salah seorang pemilik lahan bernama Muhammad Herry mengaku, belum menerima uang pembebasan yang telah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2016 senilai Rp 4 Milyar tersebut.

Wartaone.net –  Muhammad Herry,  pemilik tanah di Jl. Bengawan Solo RT 20 RW 01 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara mengaku, belum menerima uang ganti rugi dari pembebasan tanahnya yang kini digunakan sebagai RTH oleh Pemkot Jakarta Utara. 

Padahal menurut Herry panggilan pria kelahiran Makassar ini, Muhammad Iqbal yang kini menjabat sebagai Kasudin Pertamanan dan Pemakaman Pemkot Jakarta Utara yang juga bertindak sebagai pengelola RTH, tahu persis jika RTH tersebut berdiri di atas tanah miliknya.

“Sewaktu jadi Lurah, dia (Muhammad Iqbal-Red) sudah mengetahui kalau tanah tersebut milik saya dan letaknya ada di Semper Barat. Dia lalu mengeluarkan surat yang menyatakan kalau tanah saya tercatat di letter C.” Terang Herry.

Untuk memastikan tanah tersebut adalah sah miliknya, Herry sempat mengikuti anjuran Muhammad Iqbal yang saat itu masih menjadi Lurah Semper Barat, untuk menyurati Sudin Pertaman dan Pemakaman Jakarta Utara. Dalam suratnya itu Herry menanyakan status tanah miliknya. Dan jawaban yang Herry peroleh adalah, tanah itu bukan merupakan aset Pemda.

“Ini juga sempat dirapatkan bersama Pak Walikota yang dulu dijabat oleh Pak Junaedi. Jelas dalam rapat itu pihak Pertaman dan Pemakaman Jakarta Utara tidak bisa memperlihatkan keabsahan surat-suratnya jika tanah itu milik mereka.” Sambung Herry.

Dari situlah Herry merasa sangat yakin, jika RTH itu berdiri di atas tanah miliknya. Namun sangat disayangkan, setelah dua tahun RTH beroperasi, Herry belum juga mendapatkan uang ganti rugi pembebasan tanahnya.

Bahkan sampai Muhammad Iqbal menduduki jabatan sebagai Kasudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Utara, Herry merasa makin kesulitan memperoleh haknya.

“Pak Wali, Pak Junaedi, bahkan pernah mengatakan, pembentukan RTH tidak sesuai prosedur. Pak Wali bahkan pernah mewanti-wanti kalau masalah ini dibawa ke Pak Gubernur, akan banyak orang yang ditangkap.” Urai Herry.

Herry lalu mencoba menyurati Gubernur DKI Jakarta yang saat ini dijabat oleh Basuki Cahaya Purnama (Ahok). Tapi dia justru diarahkan ke Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta.  Pihak Biro Hukum entah mengapa, tiba-tiba melempar surat Herry ke pihak Ketentraman dan Ketertiban (Trantib). 

“Rapat dengan pihak Trantib katanya saya terbentur Perda yang mengatakan biaya penggusuran ditanggung sama pemilik tanah. Saya tidak punya dana jadi saya mundur. Saya cari-cari investor tapi tidak ketemu-ketemu.” Papar Herry.

Terkait keabsahan surat-surat yang dimiliki pihak Pertamanan, Herry menjelaskan kalau dia menemukan kejanggalan dimana pihak Pertamanan tidak bisa memperlihatkan surat-surat asli mereka.

"Pada rapat berikutnya bersama Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, pihak Pertamanan ternyata tidak bisa memperlihatkan keabsahan surat-surat aslinya. Saya akhirnya berusaha cari keadilan ke sini.” Kata Herry penuh harap.

Herry mengaku banyak melihat keanehan dan kejanggalan selama dirinya mengurus hak-haknya untuk memperoleh uang ganti rugi pembebasan tanahnya. 

Kejanggalan yang mencolok yaitu dimana Muhammad Iqbal selalu tidak pernah dihadirkan di setiap rapat. 

"Rapat sudah dilaksanakan berkali-kali, tapi Muhammad Iqbal satu kali pun belum pernah saya lihat hadir di rapat. Saya tahu ini permainan mereka.” Kata Herry tegas.

Terakhir kali usaha yang dilakukan Herry adalah sudah menyurati Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebanyak tiga kali. Tapi dia kembali melihat ada sejumlah oknum di Pemprov DKI dan Pemkot Jakut yang sengaja tidak meneruskan surat-suratnya ke Anies.

"Saya dijanjikan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta tapi sampai sekarang belum terjawab. Jadi sebetulnya sebagai warga, saya mesti bagaimana?” kata Herry lagi.

Sementara itu, media Wartaone yang mendapatkan kuasa untuk melakukan investigasi terkait kasus ini, hingga kini juga belum mendapatkan etiket baik dari pihak Pemprov DKI Jakarta maupun dari pihak Muhammad Iqbal selaku Kasudin Pertamanan dan Pemakaman Pemkot Jakarta Utara. Pasalnya tak satu pun dari mereka mau menyampaikan klarifikasinya terkait permasalahan ini. (Red)
Berita Terkait

00031358

Total pengunjung : 31358
Hits hari ini : 196
Total Hits : 156752
Pengunjung Online : 2

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)