13 Maret 2017 | dilihat: 699 Kali
Dewan Pers Tidak Objektif atas Kasus “Toilet Mesum”
noeh21
Toliet Mesum (sumberita)

WartaOne, Jakarta – Pengekangan atas kemerdekaan dan upaya kriminalisasi terhadap Pers di negeri ini kembali terulang. Bahkan hal tersebut dilakukan oleh “Dewan Pers” yang nota bene adalah  wadah bagi pengembangan dan sekaligus perlindungan terhadap  insan pers.

Berawal dari pemberitaan oleh “Buser Bayangkara 74” (BB74) yang menyoroti fungsi bangunan bekas toilet yang belakangan menjadi tempat  berbuat mesum di kawasan pantai Ancol, di belakang resto siap saji A&W.

Pemberitaan oleh tabloid BB74 edisi 32 dan Buserbhayangkara74.com tertanggal 23 Februari 2017, yang menyangkut hal tersebut dilaporkan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk melalui Rika Lestari selaku Manager Promosi Corporate dan Protokoler PT. Pembangunan Jaya Ancol ke Dewan Pers.

Berdasarkan pemanggilan klarifikasi I surat Dewan Pers tertanggal 3 Maret 2017 dengan No. 122/DP/K/III/2017, hadir Pimpinan Redaksi Buser Bhayangkara 74 Gunawan Selamet, biro Jakarta Utara, Nurhadi, didampingi oleh perwakilan Forum Pers Independen Indonesia (FPII) bidang Advokasi dan Humas serta  rekan rekan insan pers.

Pertemuan dengan Rika Lestari serta team yang mewakili PT. Pembangunan Jaya Ancol dan juga Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo beserta enam orang pengurus Dewan Pers berlangsung sangat singkat. Pertemuan klarifikasi I yang digelar di Gedung Dewan Pers, 9 Maret 2017 pukul 11.00 WIB tersebut  tidak menemukan solusi.

Bahkan utusan FPII bidang Advokasi Wesly dan Baso diminta oleh Ketua Dewan Pers Yosep untuk keluar ruangan dengan alasan hanya internal Buser Bhayangkara 74 dengan pihak Ancol. Padahal, secara birokrasi/administrasi, Buser Bhayangkara 74 telah menyurati pengurus FPII untuk mendampingi Nurhadi dan media Buser Bhayangkara 74.

“Kami tidak memahami maksud dari Yosep Ketua DP itu, padahal Nurhadi dan medianya telah meminta kami untuk pendampingan saat klarifikasi tersebut, sikap Yosep sangat tidak elegan dan condong tertutup untuk proses klarifikasi ini,” ucap Wesly.

Ketidakpuasan atas sikap Dewan Pers juga dilontarkan Pemred Buser Bhayangkara 74, Gunawan. Ia sangat kecewa atas sikap Dewan Pers, pasalnya, pemberitaan hasil investigasi wartawannya jelas jelas faktual, bukan mengada-ngada, tapi Dewan Pers menganggap pemberitaan tersebut sebagai sikap menghakimi pihak Ancol.

“Dewan Pers terlihat jelas keberpihakannya ke Ancol, itu namanya bukan pertemuan klarifikasi, akan tetapi lebih kearah mengintimidasi kami dan mencari cari kesalahan dari kami,” ujar Gunawan saat dijumpai awak media setelah pertemuan di gedung Dewan Pers, Kamis (9/3).

Selain itu, menurutnya, terdapat tiga (3) dari tujuh (7) poin hasil pertemuan tersebut bukanlah solusi, diantaranya;

Pertama; Buser Bhayangkara 74 diminta membuat permohonan maaf yang dimuat di cover depan terbitan untuk edisi berikutnya. Kedua; mengganti nama media. Ketiga; Buser Bhayangkara 74 diminta membuat surat pernyataan yang berisi tidak melanjutkan kasus tersebut dan dianggap selesai.

“Semua poin yang diajukan kami tolak, harusnya Dewan Pers melihat secara objektif dan bukan menghakimi kami, kalau pemberitaan fakta saja diseperti inikan, mau jadi apa insan pers generasi mendatang. Dan bukan kami yang seharusnya minta maaf, akan tetapi pihak PT. Pembangunan Jaya Ancol yang minta maaf kepada kami karena sudah melanggar UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik),” tegas Gunawan.

Gunawan menegaskan bahwa dirinya sangat mengecam tindakan Dewan Pers terhadap wartawannya, karena terkesan menyudutkan, membatasi atau bahkan mengekang kebebasan pers.

“Bukti-bukti kami punya, kalian bisa lihat toilet yang dijadikan tempat mesum, sekarang sudah dirapikan dan ditutup rapat sama pihak Ancol, itu menandakan bahwa apa yang diberitakan media kami benar,” terangnya.

Bersamaan dengan itu, FPII sebagai sebuah Forum yang diminta untuk mendampingi Buser Bhayangkara 74 meminta Dewan Pers untuk berlaku dan bersikap objektif dan tidak memihak ke pengusaha. Sehubungan dengan itu, FPII sangat menyesali dan menyayangkan terkait dengan adanya pengusiran terhadap perwakilan FPII bidang Advokasi oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo.

Selaku Ketua Presidium FPII, Kasihhati mengecam sikap dan tindakan Dewan Pers yang dinilai kasar dan tidak objektif dalam menangani kasus “Toilet mesum” tersebut.

“Ini akan menjadi buah simalakama buat Dewan Pers, dan kami meminta Dewan Pers untuk segera menarik kembali ucapan kasarnya terhadap utusan forum kami saat mendampingi Buser Bhayangkara 74 yang memenuhi undangan Dewan Pers untuk klarifikasi,” pungkasnya. (ep)

 

Berita Terkait

00031405

Total pengunjung : 31405
Hits hari ini : 344
Total Hits : 156900
Pengunjung Online : 2

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)