07 Desember 2016 | dilihat: 1517 Kali
Oknum PNS Maluku Utara Lakukan Pungli
noeh21
Ilustrasi (ist)

WartaOne, Jakarta – Presiden Jokowi telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar (Saberpungli) dengan menerbitkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016,berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Susunan organisasi Saber Pungli: Menkopolhukam sebagai Pengendali / Penanggung jawab, Iswasum Mabes Polri sebagai Ketua Pelaksana, Irjen Kemendagri sebagai Wakil Ketua Pelaksana I, Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Wakil Ketua II, Staf Ahli dilingkungan kemenmenkopolhukam sebagai Sekretaris dan beranggotakan Polri, Kejagung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsmen, BIN dan Polisi Militer TNI. Dalam melaksanakan tugas sapu bersih satgas saber pungli menyelenggrakan fungsi intelegen, pencegahan, penindakan dan yustisi.

Pungli adalah bentuk  kejahatan jabatan, dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau suatu tindakan diluar ketentuan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau kelompok dalam sebuah instansi pemerintah.

Sebagai upaya mewujudkan pemberantasan pungli di instansi pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di instansi pemerintah yang masih didapati adanya oknum ASN yang melakukan pungli.

Salah satu oknum ASN di sekretariat Korpri provinsi Maluku Utara (Rustam Abubakar) diduga kuat melakukan pungli dengan cara meminta imbalan sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada salah seorang (pengusaha) yang bergerak dibidang pelayanan barang dan jasa. Hal itu terbukti dengan adanya bukti pengiriman uang lewat rekening bank.

WartaOne.net sudah berkali-kali menghubungi Rustam Abubakar melalui telepon seluler dan yang bersangkutan membenarkan, telah menerima uang senilai Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada korban.

Hanya saja, janji untuk pegembalian itu tak kunjung terwujud. Bahkan hingga dua bulan ini. Sehubungan kasus tersebut, tak urung telah menciptakan keresahan tersendiri di masyarakat, khususnya di Provinsi Maluku Utara terkait dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Terkait dengan kasus diatas, Satuan Tugas Sabu Bersih Pungutan Liar (Pungli) diharapkan dapat sesegera mungkin menindak tegas Rustam Abubakar yang memegang salah satu jabatan di Sekretariat korpri Maluku utara. (nch)

Berita Terkait

00030898

Total pengunjung : 30898
Hits hari ini : 41
Total Hits : 155687
Pengunjung Online : 2

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)