29 November 2016 | dilihat: 1005 Kali
Mimpi Malinau yang jadi Kenyataan
noeh21
Jalur darat Kabupaten Malinau

WartaOne, Malinau – Mimpi untuk dapat menghubungkan desa-desa yang terdapat di perbatasan, yang pada 3 tahun lalu dianggap lelucon, hari ini menjadi kenyataan.  

Jalur darat yang terbuka pada awal 2014 di Kabupaten Malinau tersebut, tak urung telah berdampak besar terhadap perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat di perbatasan.

Secara ekonomi, warga masyarakat perbatasan sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini Terbukti dengan lebih dari 20 warga yang telah memiliki kendaraan roda. Sedangkan yang memiliki kendaraan roda dua sudah tak terhitung jumlahnya.

Bahkan, ketinting (perahu) sebagai alat transportasi konvensional yang selama ini menjadi andalan untuk menuju ladang dan perkebunan semakin tergeser keberadaannya, lantaran kendaraan bermotor telah menjadi andalan yang paling efektif untuk menuju ladang dan kebun melalui jalur darat.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara kesatuan, adalah menjadi bagian dari program Nawacita Presiden Jokowi. Kabupaten Malinau Kalimantan Utara adalah salah satu bukti.

“Kami tidak pernah bermimpi memiliki jalan yang sangat lebar seperti ini, saya pikir ketika dulu Pak Yansen (Bupati Malinau) pertengahan 2011 lalu datang ke sini dan mengatakan bahwa nanti desa kalian akan terhubungkan dengan jalan darat, saya berpikir itu hanya lelucon, mimpi disiang bolong,” Ucap Lahang, salah seorang warga setempat.

 

“Menurut kami hal itu tidak mungkin bisa dilakukan, bukan hanya butuh  waktu yang lama tapi juga biaya yang sangat mahal. Selain itu, medannya  yang sangat sulit juga membuat kami pesimis dengan janji beliau,” lanjutnya.

Lebih jauh menurut Lahang, tidak mungkin ada alat berat yang bisa masuk ke perbatasan sebab tidak ada akses jalan darat sama sekali kecuali dari Malaysia ataupun dari Kabupaten Mahakam Hulu.

“Namun nyatanya, 3 tahun kemudian tepatnya di awal tahun 2014, janji itu bisa terwujud. Janji untuk menghubungkan desa-desa di perbatasan yang 3 tahun lalu dianggap lelucon, kini sudah menjadi nyata,” pungkasnya.

Sehubungan dengan itu, upaya untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur akan lebih mudah dan lancar karena Presiden Jokowi telah menjamin semua kepala daerah dalam mengambil kebijakan yang tepat dan sekaligus memberikan warning keras agar kriminalisasi menyangkut kebijakan pemerintah daerah tidak terjadi lagi.

Terkait dengan program Nawacita, berikut adalah 8 perintah Jokowi:

1. Kebijakan dan diskresi tidak boleh dipidanakan.
2. Tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi. Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan yang bukan.
3. Temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari. Sebelum waktu itu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu.
4. Kerugian negara harus konkret, tidak mengada-ada.
5. Kasus dugaan korupsi tidak boleh diekspos di media secara berlebihan sebelum tahap penuntutan.
6. Pemda tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun daerah.
7. Perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT).
8. Setelah perintah itu, jika masih ada kriminalisasi kebijakan, Kapolda-Kapolres dan Kajati-Kajari akan dicopot. (kb/mh/ep)

 

Berita Terkait

00030899

Total pengunjung : 30899
Hits hari ini : 58
Total Hits : 155704
Pengunjung Online : 2

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)