05 November 2016 | dilihat: 1407 Kali
Gubernur Maluku Utara Diminta Bertindak
noeh21
Wilson Colling (dok)

WartaOne.net, Jakarta. PT.Jababeka selaku pengusul dan pembangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai diduga kuat menabrak aturan. Pasalnya, perusahan ini didelegasikan oleh pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan tanah dan tanaman dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Wilson Colling, SH, MH kuasa hukum warga pemilik lahan dikawasan ekonomi khusus morotai saat ditemui wartaone.net

Aturan - aturan yang ditabrak oleh perusahaan PT Jababeka antara lain :

1. Proses jual beli lahan tanah dan tanaman tidak terang dan tunai

2. Proses jual beli lahan tanah dan tanaman tidak melibatkan pihak pemerintah daerah dan stakeholder

3. PT. Jababeka dalam melaksanakan pembebasan lahan tanah dan tanaman tidak mengacu pada norma hukum yang berlaku

4. Tidak ada sosialisasi dari pt jababeka kepada warga kabupaten pulau morotai terkait hadirnya program nasional kawasan ekonomi khusus

Wilson menambahkan dalam kontruksi hukum bahwa kawasan ekonomi khusus morotai lahir beradasarkan peraturan pemerintah, maka pt jababeka sebagai pembangun wajib hukumnya tunduk pada peraturan yang berlaku bukan membuat aturan sendiri-sendiri dengan semau nya, maka sangat jelas PT Jababeka telah telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Olehnya itu gubernur maluku utara sebagai ketua pelaksana kawasan ekonomi khusus morotai segera memberi sanksi tegas atas pelanggaran besar yang dilakukan oleh perusahaan PT Jababeka.

Warga pemilik lahan kawasan ekonomi khusus morotai sangat berharap agar Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba Lc turun dan Bupati Morotai segera turun tangan dan serius menyelesaikan kasus ganti rugi lahan dan tanaman yang tidak sesuai dengan S3K Bupati pulau Morotai.

Keputusan Bupati Morotai Nomor 593.3/74.b/PM/2014 tentang penetapan harga dasar tanah dan tanaman dalam daerah kabupaten pulau morotai untuk pusat ekonomi dan jalan protokoler yang sudah senilai bersertifikat Rp.122.338 / meter sedangkan yang belum bersertifikat senilai Rp.114.000 / permeter. Namun kenyatataanya pt jababeka membeli tanah ke warga hanya dengan nilai Rp 500 perak. (Angga Irfani)

Berita Terkait

00031405

Total pengunjung : 31405
Hits hari ini : 331
Total Hits : 156887
Pengunjung Online : 2

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)