12 Februari 2017 | dilihat: 1209 Kali
Fungsi DPRD Kebumen Beralih Menjadi Perampok Uang Negara
noeh21
Ilustrasi (ist)

WartaOne, Kebumen – Pada persidangan Tindak Pidana Korupsi ke 5 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang (11/02/2017) atas korupsi berjamaah di Kabupaten Kebumen, kian terungkap, DPRD Kebumen telah berubah fungsi menjadi kumpulan perampok uang negara yang bersumber dari APBD, BANPROF dan APBN.

Hal ini dikuatkan dengan keterangan sasksi saksi yang didatangkan oleh pihak pengadilan dalam mengungkap kasus pusaran korupsi di Kebumen.

Dalam persidangan atas terdakwa Hartoyo, Sekda Kabupaten Kebumen, Adi Pandoyo mengatakan bahwa Pokir (Pokok Pikiran) di DPRD Kebuen sudah berlangsung APBD murni 2016, dan hal ini sebagai inisiatif para Anggota Dewan yang kisarannya mencapai Rp 500 juta

Menurutnya, ada tarik ulur antara eksekutif dan legislatif ketika Pokir ini kembali diusulkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2016. Dijelaskan oleh Adi Pandoyo, Anggota Dewan  meminta anggaran Pokir sebesar Rp 500 juta untuk anggota biasa, sedangkan unsur pimpinan Dewan / tiga wakil ketua dan Ketua Dewan, sempat meminta anggaran pokir sebesar Rp 5 miliar.

Sekda yang juga merupakan Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kebumen, berkoordinasi dengan Ketua DPPKAD Kebumen Supangat. Karena kemampuan anggaran hanya di angka Rp 150 juta, maka besaran  itulah yang disetujui untuk anggaran pokir APBD P 2016.

Adi Pandoyo mengungkapkan, anggaran Pokir untuk menetapkan APBD 2016, disepakati. Nominal tersebut antara lain, diperuntukkan untuk 50 Anggota Dewan Kebumen, unsur Pimpinan Dewan Rp 3,5 miliar, masing-masing wakil ketua Dewan Rp 500 juta, Ketua Dewan Rp 1,5 miliar plus Rp 150 juta.

Dengan kenyataan tersebut, DPRD Kebumen tidak lagi berfungsi sebagai legislasi yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan daerah, fungsi anggaran, dalam hal ini APBD dan fungsi pengawasan serta kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan Kebijakan lainnya.

DPRD Kabupaten Kebumen telah beralih fungsi menjadi alat untuk menumpuk pundi pundi keuntungan pribadi.

Kepada WartaOne, Aliansi Rakyat Anti Korupsi yang diwakili oleh Sujud Sugiarto Arakani mengatakan, sebenarnya Pokir dan anggaran dana aspirasi adalah sesuatu yang lazim dan sah dalam penyusunan APBN maupun APBD, karena ini merupakan hak setiap Anggota Dewan untuk memenuhi aspirasi konstituennya. Berapapun nilainya.

“Akan menjadi tidak benar karena sebagian oknum Legislatif menjadikan dana aspirasi atau Pokir sebagai komoditas profit pribadi dengan  menjual belikan ke penyedia jasa.,” ucap Sujud.

“yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa Pemkab Kebumen (Sekda) teramat kecil menetapkan alokasi anggaran Pokir, andaikan 30% anggaran belanja modal dan barang di tahun 2017 yang berjumlah LK 1 T dengan rasio 460 Desa di Kabupaten Kebumen, maka setiap Desa/Kelurahan akan mendapat alokasi belanja modal dan atau barang senilai LK 700 juta/Desa. Dengan catatan alokasi dana tersebut tidak dijual belikan oleh para wakil rakyat" pungkasnya.(p66)

Berita Terkait

00036988

Total pengunjung : 36988
Hits hari ini : 65
Total Hits : 170214
Pengunjung Online : 2

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)