29 Oktober 2016 | dilihat: 1257 Kali
Dua Pejabat Pemda Poso Mencari Keadilan
noeh21
Sukimin SH (dok)

WartaOne, Poso - Dua pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, yakni, Kepala Badan Kepegawaian Dan Reformasi Birokrasi (BKRB), Sukimin SH dan Kepala Bagian Hukum Sekertaris daerah kabupaten  Poso, ibu Lini Mokoniu, telah mendapat surat proses pemberhentian selaku pejabat Kabag hukum. 

Hal tersebut menjadi perbincangan di lingkungan pemerintah kabupaten poso dan masyarakat Poso seiring dengan ketika pada Jum’at 21 Oktober 2016 lalu, kedua pejabat tersebut menerima SK pemberhentian selaku pejabat eselon dua di Pemda Poso.

Proses penonaktifan yang banyak dipertanyakan masyarakat luas tersebut, tak urung melahirkan berbagai pernyataan dari berbagai pihak.

Kepala Inspektur Kabuaten Poso Rama Tandawuya yang di konfirmasi wartaone.net mengatakan, proses penonaktifan tersebut adalah hasil dari rekomendasi (keputusan) pihak Apartur Sipil Negara (ASN) Pusat. 

"Terkait dengan  hal yang lain, semua itu kami belum mengetahui sepenuhnya," ujar Rama Tandawuya, Selasa (26/10) lalu.

Sementara itu Bupati Poso, Darmin Sigilipu yg di konfirmasi wartaone.net di sela-sela acara Musyawara Adat Masyarakat Tampo Lore, mengatakan bahwa, kedua pejabat tersebut telah melakukan pelanggaran. Dimana pertimbangan dan keputusan tersebut diputuskan oleh Bupati Poso sebelumya yang saat itu dijabat Piet Inkiriwang.

Proses pemberhentian dan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Poso ini tercatat semenjak 6 bulan sebelum pemiliham kepala dareah (Pilkada) Poso atau pada tahun 2015 lalu.

Pada kesempatan terpisah, salah seorang pejabat pemda poso berinisial AZ mengungkapkan, sejak saat itulah sejumlah pejabat akhirnya harus meninggalkan jabatannya.

Sebut saja Ayu Sri Utami sebagai Kadis Pemdes Kabupaten Poso, Filson Gundo sebagai Kadis Kehutanan Poso serta Lusi Sigilipu kepala Badan penyuluhan Kabupaten Poso.

Merasa dirugikan oleh kebijakkan itu ketiga mantan pejabat tersebut melakukan gugatan kepihak ASN di Jakarta.

"Dan inilah hasil permohonan dari ketiga mantan pejabat yang menjadi korban akibat kebijakan masa lalu kepada pihak ASN di Jakarta” ungkap AZ

Namun demikian, dirinya menyesalkan sikap ASN Pusat yang dengan putusannya itu justru tidak memberikan solusi bagi pencari keadilan.

Pasalnya, setelah adanya putusan itu, bukannya mereka yang bermohon dikembalikan kepada jabatan lama , tetapi korban baru yang justru muncul, di pemerintahan kabupaten poso. (Arsyad/ep)

 

Berita Terkait

00031407

Total pengunjung : 31407
Hits hari ini : 386
Total Hits : 156942
Pengunjung Online : 3

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)