13 Januari 2017 | dilihat: 1415 Kali
Diprediksi, Indramayu akan Meramaikan Pengadilan Tipikor
noeh21

WartaOne, Indramayu - Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diantaranya adalah menggabungkan konstruksi yaitu fungsi self goverment community dengan local self government. Dengan sendirinya UU no 6 Tahun 2014 inipun telah menentukan  entitasnya menjadi pemerintah terbawah yang mempunyai otonomi mengelola keuangan dan aset desa dalam sistim keuangan negara.

Dengan demikian, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama.

Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Kuwu Kabupaten Indramayu sejahtera

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sejak 2015 hingga 2017 di Kabupaten Indramayu, terkait dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014, ditengarai, bahwa perubahan baru bisa dinikmati oleh Kuwu dan kesejahteraan bagi perangkat Desanya

Sedangkan bagi masyarakatnya, perubahan yang terjadi belum menyentuh sampai kepada peningkatan kwalitas demokrasi, tranparansi, pelayanan, perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. asumsi tersebut didasarkan kepada fakta:

  1. BPD belum mencerminkan represetansi masyarakat desa baik dari personal maupun fungsinya.
  2. Peraturan desa,Perdes termasuk RPJMDes dan APBDes jika ada belum mengikuti ketentuan yg diatur oleh UU No 6 th 2014 beserta peraturan pelaksanaannya.
  3. APBDes dan pelaksanaannya tertutup dan tidak dapat diketahui oleh masyarakat desa, terkesan disembunyikan sehingga masyarakat desa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

Salah seorang pejabat Otdes, Tariman, Kabupaten Indramayu yang sebelumnya pernah bertugas di bagian hukum Pemkab Indramayu mengatakan, bahwa fakta tersebut tidak bisa terbantahkan.

Sehubungan dengan itu, terbukti, bahwa Kabupaten Indramayu belumlah aplikatif dan implementatif dalam penerapan UU no 6 Tahun 2014.

Pegiat anti korupsi, Alex Maskur Husain mengatakan bahwa, di Kabupaten Indramayu banyak oknum Kuwu atau perangkat Desa lainnya bakal tersandung kasus korupsi.

“Informasi tersebut bukanlah berita yang mengejutkan,” ucap Alex yang juga seorang Advokat,kepada WartaOne, Kamis (12/01)  

Lebih jauh menurut Alex, masih banyak Kuwu atau perangkat Desa yang berprinsip “Apa gebrage bae” (bagaimana nanti saja). Sayangnya lagi, mereka menjadikannya sebagai budaya.

“Kalau budaya seperti ini tetap dipertahankan, maka akan menjadi sumber untuk meramaikan Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) dan akan memperparah citra Kabupaten Indramayu,” tegasnya.

Bupati Indramayu Terima Pajero Sport

Sebelumnya, Okezone  news (15/09/2016) memberitakan Bupati Indramayu Anna Sophanah (AS) diduga terima gratifikasi dari Rohadi, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas pendirian Rumah Sakit Reysa Permata yang terletak di Desa Cikedung Lor Kecamatan Cikedung Indramayu.

Pemberitaan yang sama juga dikabarkan oleh Koran Pikiran Rakyat, Kamis (20/9/2016). Disebutkan, Bupati Indramayu, Anna, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 9,5 jam terkait dengan aset Rohadi.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha membenarkan  bahwa kedatangan Anna ke KPK untuk diminta keterangan tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rohadi.

Selain itu, KPK juga memintai keterangan terkait keberadaan satu unit mobil Pajero Sport, bernomor polisi E 104 ANA yang menurut kabar adalah pemberian dari Rohadi kepada Anna sebagai hadiah.

Sebagai pelengkap, penyempurna, Pemerintah telah membuat peraturan pelaksanaan atas UU No 6 tahun 2014 yaitu

  1. PP no 43 tahun 2014 yg diubah dg PP no 47 th 2015
  2. PP no 60 th 2014 yg diubah dg PP no 22 th 2015 yg diubah kedua oleh PP no 8 th 2016 ttg dana desa bersumber dari APBN
  3. PERMENDAGRI no 111 ttg pedoman teknis peraturan desa,
  4. PERMENDAGRI no 112 th 2014 ttg pemilihan kepala desa,
  5. PERMENDGRI no 113 th 2014 ttg pengelolaan keuangan desa,
  6. PERMENDAGRI no 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa,
  7. PERMENDESA no 2 th 2015 ttg pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa
  8. PERMENDESA PDTT no 21 th 2015 ttg penetapan prioritas penggunaan desa tahun 2016,9)PMK  no 241/PMK.O7/2014 ttg pelaksanaan dan pertanggung jawaban tranfer dana desa
  9. PMK no 263/ PMK.O5/2014 ttg sistem akutansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa
  10. PMK no 49/PMK.O7/2016 ttg tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantapan dan evaluasi dana desa.

Peraturan Pelaksanaan UU No 6 th 2014 tentang Desa sudah sangat memadai namun tidak dipedomani secara baik di Desa-desa dalam wilayah Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Maka dengan demikian tentu konsekwensinya akan meramaikan perkara di Pengadilan Tipikor.(DB)        

Berita Terkait

00031353

Total pengunjung : 31353
Hits hari ini : 106
Total Hits : 156662
Pengunjung Online : 2

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)