15 Januari 2017 | dilihat: 1259 Kali
Cakades Aksi Buka Baju di DPRD
noeh21

WartaOne, Halsel Malut – Warga dari Tiga puluh lima Desa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara kembali menduduki Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu (11/01) dengan aksi membuka baju.

Mereka menuntut agar Ketua DPRD secepatnya mengeluarkan rekomendasi untuk melantik 38 Kepala Desa yang hingga saat ini belum dilantik Bupati Halmahera Selatan.

Tidak dilantiknya 38 Cakades tersebut lantaran DPRD Halsel mengeluarkan rekomendasi agar Bupati mencabut SK 286 tentang sengketa Pilkades dan mengembalikan sengketa Pilkades kepada panitia Desa dan 38 Cakades terpilih harus menunggu hingga ada kepastian keputusan dari DPRD Halsel.

Juru bicara Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Halsel, Ahmad R. Adam dalam orasinya meminta kepada Ketua DPRD Halsel, Umar Hi Soleman untuk secepatnya mengeluarkan rekomendasi  sekaligus mendesak Bupati Halsel agar segera melantik ke 38 calon Kepala Desa yang belum dilantik.

“Kami beri waktu 2 hari, rekomendasi sudah harus keluar dan secepatnya para calon Kepala Desa segera dilantik,”teriaknya.

Sementara salah satu calon Kepala Desa yang belum dilantik, Iswadi Ishak (Kades terpilih Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara), juga menyatakan, apapun yang dilakukan oleh Bupati Halsel, Bahrain Kasuba sebagaimana mengintegrasikan stafnya sebagai tim penyelesaian perselisihan sengketa pemilihan Kepala Desa dengan menerbitkan SK 286 sudah menjadi langkah tepat.

“Karena itu seperti apa yang disebutkan dalam UU No 6 2014 pasal 37 ayat 6 yang berbunyi, Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari,”tandasnya.

Ia juga menegaskan, bahwa pasal tersebut telah memberikan kewenangan besar Kepada Bupati untuk menyelesaikannya dalam konteks bahwa Bupati memiliki 517 kewenangannya dan salah satunya adalah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

“Adapun secara institusi, DPRD Halsel mengeluarkan Rekomendasi kepada Bupati untuk mengembalikan hasil perselisihan sengketa pemilihan kepala Desa kepada Panitia Desa itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih jauh menurut Iswadi, apabila sengketa di tingkat Desa tidak dapat diselesaikan maka wajib bagi Bupati menyelesaikannya.

Kalaupun tim pengawas Kabupaten dapat menyelesaikan sengketa yang tidak ada unsur pidana sebagaimana tertuang di dalam Perda nomor 7 pasal 96, tidak serta merta Bupati berwenang menyelesaikan hal itu sebab tidak ada peraturan Perda dapat melemahkan UU tertinggi.

“Karena itu diminta kepada DPR untuk mendesak Bupati agar segera melantik beberapa Kades terpilih yang belum dilantik, “tutupnya.

Bersamaan dengan itu, massa aksi tetap meminta Ketua DPRD Halsel, Umar Hi. Soleman, untuk menjelaskan rekomendasi yang dikeluarkannya.

Sayangnya, Ketua DPRD Halsel tersebut tidak berani menemui pengunjuk rasa dan hanya mengutus beberapa anggota DPRD untuk menemui para pendemo.

Para pengunjuk rasa kecewa dan menolak sejumlah anggota DPRD Halsel yang menemui mereka. Mereka bersikukuh meminta Ketua DPRD yang harus memberikan penjelasan.

Anggota DPRD Halsel yang menemui mereka diantaranya adalahi Wakil Ketua, Asnawi Lagalante, Ketua Komisi I Husen Said, Anggota Komisi I. Hud Ibrahim, M. Qudri Komisi II. Idhar Lamasa Komisi II. Karnawi Hasani, Komisi II. (SI)

Berita Terkait

00062687

Total pengunjung : 62687
Hits hari ini : 33
Total Hits : 240798
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120