21 Maret 2017 | dilihat: 1892 Kali
Bupati Halut Tak Bergeming atas Sengketa Lahan Rawajaya
noeh21
Foto: Inggrit

WartaOne, Ternate – Aksi unjuk rasa oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kota Ternate, Senin (20/03/2017), berlangsung damai, aman dan tertib.

Aksi terkait kasus sengketa lahan hunian di Desa Rawajaya, Tobelo, Halmahera Utara, saat ini menyita perhatian publik Maluku Utara.

Aksi yang dikoodinir oleh Wahab tersebut dimulai dari RRI Ternate, dilanjutkan ke kediaman Gubernur Maluku Utara, Polda Maluku Utara hingga Kejati Malut.

Dari pantauan WartaOne, tuntutan massa aksi adalah sebagai berikut :

  1. Meminta dan mendesak kepada bupati Halmahera Utara agar segera bertanggungjawab dan sekaligus menyelesaikan sengketa lahan hunian warga Rawajaya.
  2. Mendesak kepada Kapolda Maluku Utara agar mengevaluasi dan mencopot Kapolres Halmahera Utara yang tidak profesional dalam memproses laporan warga desa Rawajaya terkait pemalsuan dokumen.
  3. Meminta kepada DPRD Halmahera Utara agar serius menyikapi persoalan sengketa lahan hunian desa Rawajaya sebelum terjadi konflik besar-besaran ketika akan dilakukan penggusuran.
  4. Meminta dan mendesak kepada Kejati agar segera memanggil dan mengevaluasi ketua Pengadilan Negeri Tobelo.
  5. Meminta Gubernur Maluku Utara agar melihat persoalan ini, karena desa Rawajaya juga bagian dari rakyat Maluku Utara.
  6. Apabila tututan kami tidak menjadi pertimbangan dan tidak diindahkan, maka kami akan melakukan konsolidasi besar-besaran untuk meggelar aksi membela masyarakat desa Rawajaya.

Ketua GMNI Ternate, Alimun Nasrun dalam orasinya menegaskan  bahwa desa Rawajaya sudah dieksploitasi oleh pemerintah kota Tobelo, Halmahera Utara.

"Maka dari itu, atas nama institusi GMNI Kota Ternate, meminta kepada Bupati Halmahera Utara dan Gubernur Maluku Utara agar dapat bertindak tepat dalam menyelesaikan sengketa lahan yang menyengsarakan masyarakat desa Rawajaya, Tobelo, Hamahera Utara," ucap Alimun.

Menurutnya, ketika rumah hunian warga desa Rawajaya digusur tanpa penyediaan lahan gantian dari pemerintah kota, lantas mereka mau tinggal dimana.

"Maka dari itu kami meminta kepada Bupati Halmahera Utara untuk segera menyediakan lahan gantian bagi masyarakat desa Rawajaya, jangan terkesan menutup telinga dengan hal ini” tegasnya

GMNI Ternate menilai, kasus sengketa lahan hunian warga desa Rawajaya terkesan politis, lantaran desa Rawajaya berada di pusat Kota Tobelo, dimana terdapat pelabuhan konteiner yang sudah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Sehingga dalam prosesnya pemerintah kabupaten Halmahera Utara terlinat sangat keberpihakannya.

Kapolda Maluku Utara ketika didatangi massa  berjanji akan memenindaklanjuti laporan masyarakat di Polres Halmahera Utara atas tanggungjawab Polda. Ungkapnya (Inggrit).

Berita Terkait

00030902

Total pengunjung : 30902
Hits hari ini : 101
Total Hits : 155747
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)