06 Februari 2017 | dilihat: 640 Kali
Verifikasi Dewan Pers Meresahkan Kehidupan Pers
noeh21
Ilustrasi (ist)

WartaOne, Jakarta – Terkait informasi yang ramai  beredar di media sosial dan pemberitaan oleh media online tentang 74 media cetak, elektronik dan online nasional yang telah dinyatakan terverifikasi oleh Dewan Pers, Ketua bidang Advokasi, Hukum Dan HAM Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penulis jurnalis Indonesia (IPJI)  Maskur Husain, SH menyayangkan cara-cara Dewan Pers yang dianggapnya terburu-buru mengumumkan informasi tersebut. 

Advokat kelahiran Tidore tersebut  mengingatkan kepada Dewan Pers agar membaca kembali UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R S, BAB V DEWAN PERS Pasal 15  ayat: 

2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

  1. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
  2. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
  3. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
  4. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
  5. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
  6. Mendata perusahaan Pers;

Informasi terkait adanya verifikasi terhadap 74 media online dan cetak yang  akan diumumkan pada hari Pers Nasional di Ambon oleh Dewan Pers, pada hakekatnya adalah membunuh perkembangan kehidupan Pers.

“Jangan  karena seremonial hari Pers, lantas terburu-buru mengumumkan informasi tersebut, sehingga meresahkan masyarakat pers dan ratusan  perusahaan pers,” ucap Maskur Husain.

Maskur Husain juga menegaskan, sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-undang Pers, bahwa Dewan Pers di Indonesia adalah sebuah lembaga independen yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan Pers.

Informasi yang telah meresahkan kebanyakan perusahaan sekaligus insan Pers tersebut disampaikan oleh viva.co.id, Sabtu (04/02/2017). Dalam pemberitaannya, sebanyak 74 media dari cetak, elektronik dan online nasional yang telah dinyatakan terverifikasi oleh Dewan Pers akan  mendapatkan logo yang di dalamnya ada QR code yang bila dicek menggunakan smartphone akan tersambung ke link database Dewan Pers yang berisi data perusahaan yang bersangkutan.

Sedangkan untuk media televisi dan radio akan dipasang bumper in dan bumper out yang mengapit program berita yang ditayangkan.

Pemberian logo tersebut akan dilakukan  saat pencanangan Ratifikasi Piagam Palembang oleh Perusahaan-perusahaan Pers pada Hari Pers Nasional di Ambon, 9 Februari 2017 mendatang. Dalam kesempatan itu juga akan ditandatangani bersama lembar Komitmen Ambon oleh 74 Perusahaan Pers yang menjadi tahap awal program verifikasi oleh Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengatakan, program verifikasi Perusahaan Pers yang dilaksanakan Dewan Pers adalah amanat UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mendata Perusahaan Pers sekaligus memastikan pelaksanaan komitmen mereka dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan guna mewujudkan kemerdekaan pers. 

Perusahaan Pers yang profesional dengan sendirinya menjalankan dan menghasilkan jurnalisme profesional, menjadi penegak Pilar Demokrasi yang menjunjung tinggi kemerdekaan pers.

“Pers dalam menjalankan perannya harus menjunjung kemerdekaan pers, menyampaikan informasi kepada publik secara jujur dan berimbang, serta bebas dari tekanan kapitalisme dan politik. Namun Pers tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk bertindak seenaknya saja, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU nomor 40/1999 tentang Pers, wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati Kode Etik Jurnalistik,” demikian pernyataan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, dalam siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Sabtu 4 Februari 2017.

Pendataan perusahaan pers yang mensyaratkan pengelola media harus menegakkan kode etik jurnalistik, kaidah jurnalistik sekaligus mensertifikasi, menyejahterakan dan melindungi wartawannya, menjadi langkah strategis ketika Indonesia sudah memasuki pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di mana persaingan global bukan hanya meliputi pergerakan barang, namun juga jasa profesional, termasuk profesi wartawan. 

Dengan sertifikat Uji Kompetensi Jurnalis maka wartawan Indonesia dituntut memiliki standar dan kompetensi yang siap bersaing dengan wartawan di kawasan ASEAN. Perusahaan pers juga diharapkan juga bisa menerapkan merit system atau jenjang karier wartawan sesuai dengan sertifikat jenjang wartawan yang diperoleh.

Di sisi lain melalui pendataan atau verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers bertekad mendorong penguatan media pers dan positioning media mainstream dalam memasuki era konvergensi media. Hal ini merupakan konsekuensi dari perkembangan pesat teknologi digital.

Media mainstream juga harus bisa mengembalikan kepercayaan publik dengan menjawab tantangan atas maraknya serbuan berita hoax atau informasi bohong yang dibuat seolah-olah sebagai karya jurnalistik. Melalui pendataan atau verifikasi media ini, dengan sendirinya akan terlihat mana produk jurnalistik yang dihasilkan oleh perusahaan pers yang profesional, mana yang tengah berproses atau berupaya memenuhi standar profesional, dan mana yang belum memenuhi standar profesional.

“Ke depan, hanya perusahaan pers yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers yang akan mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Dewan Pers bila terjadi sengketa pers yang mengaitkan perusahaan pers tersebut," tutur Stanley, sapaan Yosep Adi Prasetyo. 

Sementara itu, menurut Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Perusahaan Pers Dewan Pers, Ratna Komala, “momentum peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2017 di Ambon, oleh Dewan Pers digunakan sebagai ‘kick off’ pencanangan komitmen Perusahaan Pers meratifikasi Piagam Palembang, yang berisi komitmen memenuhi Standar Perusahaan Pers sesuai yang ditetapkan Dewan Pers, menegakkan Kode Etik Jurnalistik dalam kegiatan jurnalistiknya, mengikutsertakan jurnalisnya dalam Uji Kompetensi Jurnalis untuk mendapatkan sertifikat, dan pencantuman logo verifikasi Perusahaan Pers.”

Pada 2010 lalu ada 17 (tujuh belas) pemilik grup media yang menandatangani Piagam Palembang. Namun baru pada 2016 lalu Piagam Palembang mulai diratifikasi oleh perusahaan-perusahaan pers di bawah naungan grup media penandatangan Piagam Palembang.

Berikut media yang akan menerima sertifikasi: 

1. Media Indonesia

2. Kompas

3. Bisnis Indonesia

4. Pikiran Rakyat

5. Cek & Ricek

6. Siwalima

7. Waspada

8. Analisa

9. Tribun Timur

10. Kedaulatan Rakyat

11. Harian Jogja

12. Suara Merdeka

13. Solo Pos

14. Koran Sindo

15. Sindo Weekly

16. Sumatera Ekspres

17. Radar Palembang

18. Tribul Sumsel

19. Sriwijaya Post

20. Palembang Ekspres

21. Palembang Post

22. Republika

23. Singgalang

24. Padang Ekspres

25. Haluan

26. Berita Pagi

27. Poskota

28. Majalah Investor

29. Suara Pembaruan

30. Kaltim Pos

31. Rakyat Merdeka

32. Balikpapan Pos

33. Tribun Kaltim

34. Jawa Pos

35. Femina

36. Tribun Pekanbaru

37. Bali Post

38. Riau Pos

39. Harian Fajar

40. Metro TV

41. Trans 7

42. ANTV

43. TVOne

44. MNC TV

45. Global TV

46. RCTI

47. iNews TV

48. SCTV

49. Indosiar

50. Trans TV

51. TA TV

52. CTV

53. Celebes TV

54. Balikpapan TV

55. Kompas TV

56. Bali TV

57. JTV

58. Berita Satu News Channel (TV)

59. Radio Elshinta

60. Radio Republik Indonesia

61. Radio DMS Ambon

62. Radio PR FM Bandung

63. Radio Sindotrijaya FM

64. Radio KBR

65. Radio Suara Surabaya

66. Radio Pronews FM

67. LKBN ANTARA

68. Detik.com

69. Okezone.com

70. Kompas.com

71. Viva.co.id

72. Metrotvnews.com

73. RMOL.co

74. Arah.com

(viva/tim)

Berita Terkait

00030902

Total pengunjung : 30902
Hits hari ini : 86
Total Hits : 155732
Pengunjung Online : 1

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Matraman
Telp/Fax: 021-2298 5718 Jakarta Timur 13120
Rek. Mandiri: 006-00-0270782-0
(an. PT Olan Cali Shanzaki Putra)